Taliwang, KA.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi dan jalan perkotaan di Taliwang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bahkan sudah melaksanakan konsultasi publik, sekaligus sosialisasi atau pemberitahuan atas rencana pembangunan tersebut.
“ Dalam pembangunan ini tentunya akan ada pembebasan lahan sehingga konsultasi publik yang kami laksanakan dapat juga diartikan sebagai bentuk sosialisasi serta pemberitahuan kepada masyarakat," ungkap Muhammad Naf’an, ST selaku Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada DPUPR KSB.
Konsultasi publik yang dilaksanakan tersebut sangat penting artinya karena akan dijadikan dasar lanjutan bagi tim Appraisal untuk menyampaikan kepada para pemilik lahan yang akan dibebaskan terkait harga tanahnya.
“Pembangun jaringan irigasi ini merupakan bagian dari penataan ruang kota Taliwang dan semoga bisa berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dengan menyetujui pembebasan lahan,” berbernya.
" Rencana pembebasan lahan yang akan dilaksanakan tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah," cetusnya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui DPUPR memang akan membangun saluran irigasi sepanjang 470 meter dengan lebar jaringan dan jalan inspeksi kurang lebih 10 meter, sehingga total lebar jalan inspeksi 6 meter dan irigasi 4 meter.
Sementara total lahan yang akan dibebaskan sebanyak 40 are, dengan menelan anggaran sebanyak Rp 1 Milyar yang bersumber dari APBD 2023.
" Lahan yang akan dibebaskan berpusat di Kelurahan Bugis dan pihak DPUPR sudah mengundang 11 pemilik lahan yang akan dibebaskan. Kami sudah melakukan tahapan konsultasi publik dengan pemilik lahan. Sementara yang menentukan nilai daftar tanah oleh tim independen (Appraisal). Dari 11 pemilik tanah, alhamdulillah semua warga mendukung dengan dibangunnya jaringan irigasi,” demikian Naf'an. (KA-02)
