Sumbawa Besar, KA.
Aksi demo puluhan karyawan Perumdam Batulanteh ditanggapi santai oleh Direktur perusahaan daerah tersebut.
Ditemui awak media, Dirut Perumdam Batulanteh Sumbawa Juniardi Akhir Putra ST SST M.Kom menyatakan apa yang disuarakan oleh sebagian karyawannya itu sama sekali tidak benar.
Sebab, sejak dirinya dipercayakan memegang tampuk kepemimpinan di PDAM Sumbawa itu justru terjadi perubahan besar dan sistem kinerja diakui memang secara bertahap dilakukan pembenahan dengan sistem pengelolaannya menggunakan sistem ITE termasuk soal pembayaran rekening air.
Pembenahan sistem pengelolaan air tersebut dilakukan, menurut Juniardi, sapaan Dirut muda low profile ini disapa, karena sistem manual yang diterapkan selama puluhan tahun silam harus diganti menggunakan sistem ITE untuk menghindari adanya kebocoran dan kerugian.
Sehingga dampaknya sejumlah personelpun harus direposisi dari jabatannya agar kinerja kedepan jauh lebih baik.
Artinya, semua pihak dirangkul untuk bersama-sama bagaimana membangun sistem managemen PDAM ini kedepan jauh lebih baik.
'Namun demikian, memang ada beberapa orang yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan sehingga terpaksa kami mengeluarkan surat peringatan (teguran) dengan harapan agar dapat berubah," ungkapnya.
Disinggung soal tudingan bat kebijakan yang diambil Direktur dinilai merugikan karyawan ataupun pelanggan, Juniardi menegaskan, tudingan itu sama sekali tidak benar.
Sebab sejumlah kebijakan dan program yang diambil tentu telah dibicarakan dengan berbagai pihak terutama dengan Pemda Sumbawa ataupun sepengetahuan Dewan Pengawas.
"Soal kinerja kami sejauh ini tak ada masalah sebab semua pertanggung jawabannya sudah kamisampaikan kepada Pemda Sumbawa dan juga sudah diperiksa oleh BPKP, tidak ditemukan adanya masalah, semuanya dalam keadaan baik," cetusnya.
Bahkan, lanjut Juniardi, Perumdam Batulanteh Sumbawa pada tahun 2021 lalu telah mampu meraih keuntungan sekitar Rp 300 Juta dan hingga bulan Februari 2022 ini justru ada dana sekitar Rp 900 Juta yang tersimpan dengan baik di kas PDAM Sumbawa.
"Lantas kami dinilai tak becus kerja itu adalah hal yang keliru, " timpalnya.
Begitu juga soal tarif air bagi pelanggan di Desa Jotang Empang itu diakui Junuardi, memang kesepakatan awalnya sebesar Rp 28.000, namun dengan adanya biaya administrasi PPOB di mita Online seperi Indomaret dan BRI maka tarif pembayaran airnya menjadi Rp 31.000 per bulan.
Hal itu tak ada masalah, begitu juga soal di Brang Pelat itu tidak benar kalau sumber airnya diambil dari pipa transmisi. Sebab apa yang dilaksanakan Pemdes setempat adalah semata-mata melaksanakan program aspirasi anggota Dewan,.
Terkait dengan pemasangan pipa distribusi (SR) baru bagi warga tersebut, sama sekali tidak mengganggu pipa transmisi tetapi mereka menyambung jaringan pipa yang sudah ada sebelumnya.
"Jadi apa yang dituding itu sama sekali tidak benar, tapi itu hak mereka, yang jelas kami lebih fokus bekerja dan bekerja dengan baik, dan kalau ada desakan agar saya dicopot dan dipecat silakan saja, sebab hal itu tentu ada prosedur yang harus dilalui, jadi tidak semudah itu,” pungkasnya.(KA-01)
