Sumbawa Besar, KA.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong percepatan vaksinasi covid-19 untuk mengejar target dengan berbagai upaya.
Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan, vaksinasi merupakan upaya kolektif bersama, sehingga berbagai instrument intervensi percepatan harus dilaksanakan. Salah satu instrument tersebut adalah menjadikan ASN sebagai agen perubahan. Sehingga memastikan ASN tervaksin secara menyeluruh.
Bupati mengatakan, akan mempertimbangkan kebijakan untuk memberikan punishman berupa sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jika ada ASN menolak divaksin.
Menurut Bupati, sanksi tersebut akan diberlakukan mulai Bulan Desember 2021, dimana sebagai langkah implementasi, akan segera dikeluarkan Surat Edaran sebagai dasar pemberlakuan sanksi penundaan pembayaran TPP Bulan Desember 2021 dan seterusnya bagi ASN yang tidak mau divaksin.
“Namun penerapan kebijakan ini terdapat pengecualian bagi ASN yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksin, dan harus dibuktikan melalui pernyataan medis secara resmi,” ungkapnya.
Penegasan ini, menurut Bupati, merupakan upaya mendorong percepatan vaksinasi yang berdasarkan data capaian vaksinasi di Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah, selain juga untuk penekanan ASN sebagai ujung tombak pemerintah sehingga harus menjadi contoh bagi masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, data capaian vaksin di Kabupaten Sumbawa hingga 6 November 2021, untuk dosis 1 berdasarkan input data manual sebanyak 171.226 orang atau 44,31%, sedangkan input data online (KPCPEN/PCARE) sebanyak 161.717 orang atau 41,85%. Sehingga terdapat selisih data sebanyak 9.509 orang atau 2,46%. Sedangkan untuk dosis 2, input data manual sebanyak 80.151 orang atau 20,74%, input data online sebanyak 72.914 atau 18,87% dengan selisih data sebanyak 7.237 orang atau 1,87%. Kemudian untuk dosis 3, input data manual sebanyak 2.516 orang atau 79,87%, input data online sebanyak 2.156 orang atau 68,44%, dengan selisih data sebanyak 360 orang atau 11,43%.
Adanya selisih antara data manual dan data online, dapat mempengaruhi kinerja vaksinasi Kabupaten Sumbawa dalam sistem pencatatan PCARE yang menjadi rujukan tingkat vaksinasi daerah di tingkat nasional.
Kendala utama berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan adalah disebabkan terbatasnya SDM penginput data PCARE. Sehingga diperlukan support tenaga dari berbagai pihak. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa terdapat dukungan penginput PCARE dari POLRI sebanyak 30 orang, Dikes 10 orang dan OPD lain sebanyak masing-masing 2 orang setiap OPD yang akan diturunkan ke Kecamatan untuk melakukan layanan lebih dari 300 layanan per hari.
Sedangkan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permaslahan teknis lain adalah kendala jaringan internet dalam input data di PCARE ditanggulangi dengan melakukan input di Faskes terdekat atau pada lokus dengan jaringan internet yang bagus. Permaslahan lain adalah adanya NIK yang tidak terdaftar, tindak lanjut yang diambil adalah menempat konsultan Dinas Dukcapil sebagai narahubung di setiap kecamatan atau area zona wilayah tertentu. Sedangkan dalam hal kendala input dosis 2 di PCARE karena dosis 1 belum diinput oleh Faskes lain, atau dosis 1 dan dosis 2 berbeda Faskes. Solusi yang ditempuh yaitu penginputan dilakukan oleh Faskes dosis 2 apabila respon Faskes Dosis 1 lebih dari 24 jam.(KA/**)
