Taliwang, KA.
Diskusi Kaukus Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu menyoroti beberapa aspek krusial terkait APBD KSB tahun 2023. Tidak hanya mempertanyakan soal Porsi APBD, tetapi juga menyoroti soal ketergantungan pada dana transfer dari pusat serta kontribusi pertambangan terhadap pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, SP, MSI, menyampaikan rasa terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan dalam forum tersebut.
" Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah, sehingga proses pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat berjalan lebih baik, lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dari tahun ke tahun," ungkap Suhadi.
Menurutnya, pendapatan transfer memang masih memainkan peran penting dalam struktur pendapatan daerah sebagaimana daerah-daerah lain di Provinsi NTB dan bahkan di Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, estimasi penerimaan pendapatan Transfer Kabupaten Sumbawa Barat pada APBD KSB Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.259.185.429,412,- atau sebesar 91% dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer ini berupa dana Perimbangan seperti DBH (termasuk royalti) DAU, DAK, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Transfer bagi hasil dari Pemerintah Provinsi NTB.
" Penting bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan investasi, dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, ketergantungan pada dana perimbangan dapat berkurang secara bertahap, dan kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan," jelasnya.
Terkait dengan porsi belanja dalam APBD KSB, jumlah APBD KSB tahun anggaran 2023, adalah sebesar Rp.1.821.517.867.015,-. Porsi Belanja Operasi adalah sebesar 58,62% dari total APBD. Belanja Operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Khusus untuk Belanja Pegawai memiliki porsi sebesar 25,66% dari total APBD KSB Tahun 2023.
" Dengan porsi ini APBD KSB dapat dikatakan sangat sehat, berimbang karena dapat memenuhi hampir semua kebutuhan pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat selain infrastruktur dan kebutuhan lainnya," imbuhnya.
Terkait dengan manfaat tambang yang ada, menurut Suhadi juga masih sangat relevan, mengingat sinergi antara APBD yang pro rakyat dan program CSR yang efektif dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan menggabungkan APBD yang pro rakyat dengan inovasi program CSR dari AMNT, yang mungkin mencakup berbagai aspek, KSB dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif. Implementasi program CSR yang efisien dan efektif, yang mengacu pada konsep dan komitmen internal untuk mencapai kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan, investasi bagi kesinambungan bisnis, serta kontribusi terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik, akan sangat mendukung visi KSB ke depan.
" Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan perusahaan untuk terus berkolaborasi, memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan," pungkas Suhadi. (KA-02)
.jpeg)
