Taliwang, KA.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST melantik 4 pejabat eselon II dan III di Lingkup Pemkab setempat, Jumat, 10/11. Wakil Bupati Fud menyampaikan peran penting para pejabat untuk keberhasilan instansinya masing-masing.
“Sering kita dengar bahwa, Jabatan Eselon II dan III diibaratkan sebagai ‘juru masak kebijakan’. Itu berarti, kebijakan di suatu unit organisasi akan ditentukan oleh kemampuan, komitmen, integritas dalam menemukan dan meramu alat-alat kerja serta barang baku yang tepat,” kata Wabup.
Dijelaskannya, dalam analogi tersebut alat kerja dan bahan baku yang dimaksud, antara lain: wawasan yang luas, penguasaan data dan informasi, serta etos kerja.
“Jika hal-hal yang dimaksud dapat diramu dengan baik, maka cita rasa manajerial akan sangat baik, fungsi-fungsi manajemen dan administrasi berjalan sebagaimana mestinya, dan terutama, hubungan kerja pimpinan dan staf akan berlangsung harmonis,” tambahnya.
Ia memberi pesan supaya para pejabat mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meningkatkan sensitivitas dan sikap responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru, baik di dalam maupun di luar unit organisasi. Memupuk semangat personal untuk mewujudkan good governance dan menjauhkan diri dari niat melakukan KKN dalam melaksanakan program dan kegiatan. Serta perlunya melakukan terobosan dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi.
“Terakhir tentunya menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, sehingga produktivitas maksimal di masing-masing unit kerja dapat tercapai,” cetusnya.
Dilain soal, Wabup juga menyampaikan tugas birokrasi mengingat agenda pembangunan tahun ini yang akan berjalan dengan agenda lainnya, yakni pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam situasi seperti itu akan memberi pengaruh terhadap kualitas kinerja ASN.
“Meski Undang-Undang telah mengatur tentang kerangka sikap ASN dalam politik, yakni harus senantiasa menjaga netralitas, kita mestilah jujur mengakui bahwa hal-hal seperti perbedaan pilihan dan atau sikap politik, bukan tidak mungkin menimbulkan gesekan-gesekan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kemampuan para pejabat terlantik untuk dapat mengelola dan mengendalikan potensi-potensi gesekan sangatlah diharapkan.
" Kerangka besar pembangunan daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD tidak boleh terganggu oleh agenda politik. Laksanakan tugas sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, agar berkat berlimpah akan ditimpalkan Tuhan untuk kita semua,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, keempat pejabat yang dilantik pada jabatan barunya itu masing-masing dr. H. Syaifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Sosial (Dinsos) digeser menjadi Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah (Setda). H. Ibrahim, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan dipindah mengisi jabatan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada jabatan eselon III ada Mulyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditunjuk menjadi sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Sementara jabatan yang ditinggal Mulyadi diisi oleh Ruslan Al Kadri yang sebelumnya menjabat Kasubag di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda KSB. (KA. 02/Kominfo)
