Taliwang, K.
Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) setempat lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Hal ini demi menegakkan Perda Kabupaten Sumbawa Barat tentang disabilitas.
Menurutnya, anggaran daerah mesti dialokasikan cukup besar bagi kepentingan penyandang disabilitas karena sudah ada perda tentang itu.
" Pemda memiliki program Pariri Disabilitas. Kalau cuma dikasih uang, beberapa ratus ribu, mereka tidak akan berkembang," jelasnya.
Program ini, kata Mohammad Hatta, diharapkan memiliki output yang lebih besar dalam advokasi dan pemberdayaan agar penyandang disabilitas mandiri.
"Kami mendorong agar ada semacam pilot projeklah, walaupun kemudian hanya sepuluh..dua puluh per tahun, tapi ada progres (pemberdayaan)," tegas Hatta.
Pemberdayaan yang diharapkan dapat berupa pendidikan skill khusus seperti tenun, komputer, jahit, dan lain-lain sesuai kemampuan penyandang disabilitas.
Hatta mengatakan, banyak tempat di Indonesia yang dia kunjungi tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.
Melalui Dinas Sosial KSB, Mohammad Hatta berharap agar Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang memulai menerapkan prinsip ramah disabilitas.
"Saya juga sudah banyak berkomunikasi dengan PT. AMNT untuk ini. Harapan kita PT AMNT dapat membantu melalui program CSR," demikian Hatra. (KA-02)
.jpeg)
