Sumbawa Besar, KA
Setelah tim Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia turun untuk melakukan verifikasi calon lokasi lahan Shrimp Estate, giliran Menteri KKP Wahyu Shakti Tranggono, akan meninjau lokasi program tersebut, Jumat (18/03/2022).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan MM, kepada awak media, menjelaskan, kunjungan kerja Menteri KKP didampingi sejumlah Dirjen di Kabupaten-Sumbawa 18 - 20 Maret 2022 tersebut, untuk melihat dari dekat lahan lokasi Shrimp Estate di Kecamatan Moyo Utara dan sejumlah potensi kelautan perikanan lainnya.
Berdasarkan rondown dari KKP, terang Dirmawan, kunker pada hari pertama rombongan KKP dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi Shrimp Estate di Kecamatan Moyo Utara guna melihat dari dekat dan mengecek kesiapan dan kondisi lahan Shrimp Estate yang telah disiapkan oleh Pemkab Sumbawa.
Bahkan, Menteri bersama rombongan juga akan menggelar pertemuan dengan Pemkab Sumbawa dan sekaligus berdialog dengan pemilik lahan di Kantor Bupati Sumbawa.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Forkompinda, tokoh masyarakat, termasuk Asosiasi Perikanan didaerah ini.
Usai santap siang Menteri KKP bersama rombongan langsung menuju dermaga Amanwana Resort dan menginap di Pulau Moyo.
Selanjutnya akan menggelar pertemuan bersama Dirjen Tangkap dan Dirjen Pengelolaan Bawah Laut serta Pemda Sumbawa dengan para nelayan dan warga setempat.
"Selanjutnya rombongan akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal khusus menuju ke Teluk Saleh dan kemudian menuju Mataram dan kembali ke Jakarta," beber Dirmawan.
Menurutnya, kunker Menteri KKP kali ini sangat penting untuk melihat kondisi lahan sekaligus mengecek sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Pemkab Sumbawa. Sejauh ini, persoalan lahan hampir 90% sudah clear.
"Kunker Menteri KKP dan rombongan kali ini juga untuk melihat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk potensi apa saja yang dibisa dikembangkan di kawasan Pulau Moyo dan Teluk Saleh kedepannya," cetusnya.
Terkait hal itu, sambungnya, KPP bersama Pemkab Sumbawa bertekad untuk melaksanakan program pembangunan tambak berbasis kawasan atau Shrimp Estate tersebut, dapat diwujudkan dalam tahun anggaran 2022 ini..
Sebab, Shrimp Estate tersebut merupakan salah satu program prioritas dari KKP, oleh karena itu kedatangan Menteri KKP bersama rombongan ke Sumbawa untuk melihat sejauhmana kesiapan lahan Shrimp Estate tersebut.
Saat ini, tim kerja Shrimp Estate dari DKP Sumbawa tengah melakukan percepatan perberkasan atas lahan Shrimp Estate tgersebut.
Sementara dari aspek teknis sudah dicek oleh tim teknis dari KKP dan dinilai sudah sangat layak. Saat ini Kesiapan Pemda apakah lahan Shrimp Estate tersebut sudah clean and clear.
Lahan tersebut dinyatakan clean and clear jika semua pemilik lahan sudah membuat surat pernyataan menyerahkan hak pengelolaannya kepada Pemkab Sumbawa dan Pemerintah Pusat.
Hal itu ditandai penyerahan bukti kepemilikan lahan seperti sertifikat hak milik (SHM), Sporadik ataupun KTP dan lainnya.
"Sejauh ini sudah sekitar 90% terpenuhi, dari jumlah total 244 bidang lahan yang masuk dalam program Shrimp Estate dengan luas lahan mencapai 639 hektare luas 1.000 hektare untuk tahap pertama,” pungkas Dirmawan.(KA-04)
