Wagub NTB Tegaskan Pentingnya Sinergi Hadapi Problematika Seputar Anak Pekerja Migran

Sebarkan:

Lombok Timur, KA. 

Maraknya Pekerja Migran masih menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB. Bukan hanya masalah kesiapan dan keahlian pekerja atau buruh migran sebelum bekerja keluar negeri, namun juga terkait anggota keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hal ini, keluarga terutama anak tentu membutuhkan perhatian lebih selama ditinggalkan orang tuanya yang tengah mencari nafkah keluar negeri. Di sinilah kehadiran pemerintah bersama LSM dan organisasi lainnya sangat penting perannya dalam membantu tumbuh kembang anak.

Inilah yang ditekankan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi keynote speaker pada acara Closing Program Peduli di NTB melalui telekonferensi di Kediaman Wagub, Selasa, 13 Oktober 2020. Kegiatan "Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan  Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di NTB" ini merupakan inisiasi dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB.

Wagub mengakui, pekerja migran hingga saat ini masih menjadi PR besar di NTB. Sehingga, persoalan ini harus diatasi dari hulu ke hilirnya. Edukasi juga menjadi hal yang paling terdepan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

"Itulah mengapa kami dari Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi program unggulan yang namanya Posyandu Keluarga, dimana Posyandu keluarga ini kita hajatkan agar edukasi terhadap berbagai permasalahan baik itu masalah kesehatan maupun masalah sosial yang kita alami di NTB ini bisa kita masukkan melalui Posyandu," ungkapnya.

Dengan kehadiran Posyandu Keluarga, Wagub yakin banyak permasalahan mendasar yang dapat diselesaikan. Untuk itu, Ia berharap keberadaan Posyandu Keluarga di NTB dapat terus ditingkatkan.

"Sehingga pembangunan program itu bukan untuk pemerintah tetapi wujudnya sejatinya untuk masyarakat itu sendiri," tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu mengajak semua pihak terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM). Pemerintah disebutnya tak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh bantuan seluruh kalangan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di daerah.

"Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh SANTAI ini ada keberlanjutannya dan kemudian kita terus-menerus melakukan kolaborasi sinergi yang sebaik-baiknya, saling mengisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing," pungkasnya.

Senada dengan Wagub, Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Anwar Solihin berharap semakin banyak kalangan yang turut ambil andil dalam memperhatikan APM. Dengan ini, APM tetap terus mendapat perhatian dari banyak pihak.

"Bagaimana kemudian bisa kita pastikan semua pihak mengambil peran, bagaimana teman-teman dari OPD mengambil peran, dan juga CSO, LSM lainnya mengambil peran dalam melanjutkan Program Peduli yang diinisiasi oleh SANTAI ini," ujarnya.

Saat ini, ada empat provinsi yang menjalankan program untuk penanganan APM. Empat daerah tersebut yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan juga NTT.

"Kami ingin menekankan bahwa kelompok masyarakat marginal termasuk APM, seharusnya sekali lagi menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah, kewajiban OPD. Karena itu teman-teman LSM melakukan tapi pasti akan sangat terbatas baik dari segi waktu maupun sumber daya lainnya," tutup Anwar.

Sebelumnya, Dodi Sukmayanto selaku Tim Program Peduli dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB mengatakan jika awalnya Program Peduli menyasar dua desa di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hadirnya Program Peduli kemudian diharapkan dapat memberikan peluang baik bagi anak-anak pekerja migran di NTB.

"Sampai dengan tahun ini, SANTAI mengembangkan kemudian program ini di empat desa, tiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan satu desa di Kabupaten Lombok Tengah," jelasnya.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang bisa membangun kerjasama dan sinergi yang baik kedepannya. "Kami Yayasan Tunas Alam Indonesia sangat mengapresiasi kepada kita semua, terutama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten yang ada di NTB, bapak ibu dan rekan yang luar biasa dalam mengawal dan mengembangkan kegiatan yang ada di desa masing-masing," tutur Dodi.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB sendiri merupakan salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB di bawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT. Dalam kegiatan diskusinya, SANTAI turut pula menghadirkan Kepala DP3P2AKB Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Timur dan Akademisi Universitas Mataram. (KA-04)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini