Mataram, KA.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan memantau perkembangan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Kawasan Mandalika secara virtual, 7 September 2020.
Selain menghadirkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala Daerah Sumatera Utara, dalam rapat ini hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan dan Perwakilan ITDC.
Dalam pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut, Menko Luhut membahas realisasi pengembangan aksebilitas dan amenitas sebesar 2,897 triliun, utamanya realisasi target penyelesaian dan kendala di lapangan.
Ia juga menekankan agar Kementerian segera mengajukan usulan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk percepatan pembangunan di Danau Toba dan Mandalika pada 2021 dan 2022.
“Di masa Pandemi ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebelum pariwisata pulih pada akhir 2021 atau awal 2022,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan sebagai upaya mengaktualisasikan kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka direktorat pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir telah mencanangkan sasaran strategis dalam mengendalikan kerusakan ekosistem laut di Mandalika.
"Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi ekosistem di Kawasan KEK Mandalika untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut di kawasan Mandalika," ungkapnya.
Selain itu, Menteri LHK juga menyampaikan rencana jangka panjangnya akan terus melakukan penghijauan di 7 bukit di kawasan Mandalika. Sedangkan untuk rencana jangka pendeknya, sejak tahun 2020-2022 akan terus dilakukan penghijauan dan penanaman pohon di Bukit Pink Mandalika.
"Dengan total 350.000 bibit bunga dan 30.000 pohon yang akan ditanam di atas lahan 28 Ha," ungkapnya.
Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama pada tahun 2020 ini, akan membangun Creative Hub di KEK Mandalika. Tempat tersebut nantinya akan disediakan outdoor stage, hall serba guna, F&B area dan zona kerajinan tenun, mutiara, cukli dan gerabah.
"ITDC menyatakan siap menyediakan lahan sekitar 2.8 Ha untuk lahan creative hub ini," tuturnya.
Untuk di tahun 2021, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lanjutnya akan terus mengembangkan kawasan DPSP khususnya di Mandalika. Selain membangun Creative Hub, akan dibuat sarana fisik dan revitalisasi ruang kreatif, pengembangan desa wisata, pelatihan, sertifikasi SDM Parekraf dan penguatan tata kelola.
"Ini menjadi pendukung event MotoGP 2021, Festival Taliwang, L'etape di Lombok. Serta publikasi dan promosi produk wisata dan sebagai fasilitasi usaha Parekraf dalam transformasi digital," ungkapnya.
Sementara itu di Ruang Kerjanya, Gubernur NTB yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten II, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengungkapkan bahwa Kementerian sangat membantu dan partisipasi aktif dalam mendukung Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Gubernur melaporkan sengketa lahan masyarakat di kawasan Sirkut Mandalika khususnya kawasan tambang, segera dicari jalan tengahnya. Perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan sehingga pihak pemerintah dan masyarakat dapat menemukan titik terang agar tidak saling merugikan.
"Oleh karena itu, ITDC harus segera memberikan alternatif kepada masyarakat agar tidak bekerja di lahan tambang Mandalika," jelasnya. (KA-04)
