Mataram, KA.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, sejumlah daerah di NTB memiliki riwayat penanganan Covid-19 yang baik sehingga cukup siap untuk menyongsong penerapan kenormalan baru alias new normal.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 yang digelar di kediaman Kajati NTB di Mataram, Selasa malam, 2 Juni 2020. “Kalau ditanya, yang mana sih kabupaten/kota yang siap di NTB? Saya bisa bilang, Dompu, siap, Kota Bima siap, Kabupaten Bima bisa persiapan,” sebut Wakil Gubernur.
Sementara, untuk kabupaten/kota di Pulau Lombok, Wagub masih menyangsikan kelayakannya untuk menerapkan kenormalan baru.
Wagub menegaskan, untuk menerapkan kenormalan baru, sebuah daerah harus memiliki indikator tingkat reproduksi dasar R0 (r-naught) di bawah 1. Tanpa mengindahkan kaidah ini, penerapan kenormalan baru bisa mendatangkan malapetaka.
“Kalau kita belajar dari Swedia yang menerapkan seperti new normal, tapi tidak dibarengi R0 yang di bawah 1, kita lihat sendiri, yang meninggal terbesar, malah kacau balau,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, sejumlah daerah di NTB memang memperlihatkan laju insiden (incident rate/IR) yang cukup minim selama kurun waktu 23 hingga 30 Mei 2020.
Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Bima dan Dompu, dengan IR 0 dan Kota Bima dengan 0,58. Dengan capaian tersebut, daerah-daerah itu digolongkan dalam daerah hijau.
Menurut Wagub NTB, saat ini Provinsi NTB justru sedang membutuhkan upaya pendisiplinan dalam penerapan protap pencegahan Covid-19. Wagub menyebutkan, saat ini, ada 140 tenaga kesehatan (Nakes) yang terinfeksi Covid-19 di NTB. Dan sumber penularannya justru bukan dari pasien Covid-19.
“Yang 140 ini bukan orang yang merawat Covid, bapak ibu. Jadi nakes ini, yang kena ini adalah nakes yang di IGD. Yang nerima pasien dari segala macam. Itu yang kena,” ujarnya.
Menurut Wagub, hal ini memperlihatkan betapa berbahayanya potensi penularan dari orang yang tanpa gejala alias OTG. “Yang khusus merawat Covid ini justru nggak ada yang kena. Di RSUD Provinsi itu nol. nggak ada yang kena, yang khusus ngerawat Covid, lho ya. Tapi justru yang di IGD,” ujar Wagub.
Wagub sengaja menyebutkan fakta dan data tersebut untuk mengingatkan mengenai pentingnya pengetatan kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol Covid-19.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengutarakan, pihaknya berencana untuk segera membentuk tim guna mempersiapkan kenormalan baru di NTB. Nantinya, tim juga akan bertugas untuk memberikan rekomendasi daerah mana saja yang layak mencoba kenormalan baru ini.
“Tadinya Bupati Dompu ingin mengundang kita semua untuk new normal dimulai di Dompu. Namun tentang jumlah (kasus) itu, memang ini penting,” sebut Gubernur.
Gubernur menegaskan, penanganan Covid-19 bukan hanya menangani problematika kesehatan semata. Namun juga menangani persepsi publik, menangani ekonomi dan berbagai sektor lainnya. Ia mencontohkan, salah satu hal yang memengaruhi persepsi publik adalah tingginya jumlah kasus di NTB. Padahal, hal ini sangat didorong oleh besarnya kemampuan deteksi dan pemeriksaan kasus yang dilakukan di NTB, jika dibandingkan provinsi lain.
Gubernur menilai, para kepala daerah di provinsi lain, beberapa waktu lalu melaporkan masih mengalami kendala pemeriksaan yang sangat lambat. Dengan kata lain, mereka masih berada di fase saat NTB belum mampu melakukan pemeriksaan mandiri terhadap sampel swab suspect Covid-19.
“Jadi mereka landai itu bukan karena tidak ada kasus, tapi memang hasilnya dua minggu kemudian baru diperoleh,” sebut Gubernur.
Di tempat yang sama, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengutarakan pentingnya untuk mendorong penguatan pemahaman menyangkut kenormalan baru agar tidak disalahpahami oleh masyarakat.
Terkait keputusan kapan akan memberlakukan kenormalan baru di NTB, Kapolda menegaskan pihaknya mempercayakan hal ini kepada keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pihak kepolisian dalam hal ini siap mendukung keputusan yang terbaik untuk warga NTB.
Pernyataan senada disampaikan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah di NTB dalam penanganan Covid-19 ini.
Menurutnya, berbagai kebijakan, seperti pengetatan protokol pencegahan Covid-19 di pasar-pasar, tempat keramaian dan lain sebagainya memang penting untuk dievaluasi. “Hasilnya seminggu ini bagaimana?” sebutnya.
Selaku pimpinan lembaga Adhyaksa di NTB, ia menegaskan instruksi pimpinannya adalah senantiasa melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di NTB. “Harus mendampingi pemerintah daerah dalam hal penggunaan anggarannya dan penyalurannya,” sebut Kajati.(KA-04)
