Sumbawa Besar, KA.
Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka sosialisasi Bendungan Kerekeh Kecamatan Unter Iwes pada Jum’at sore (27/9) di Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa apa yang menjadi dambaan masyarakat Desa Kerekeh selama ini yaitu pembangunan Bendungan Kerekeh, dalam waktu tidak lama lagi akan terwujud.
Bupati berharap kepada seluruh warga masyarakat, agar turut mendukung pembangunan Bendungan Kerekeh yang akan dimulai dengan pembayaran ganti rugi tanah atau lahan milik masyarakat yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Kerekeh pada tahun anggaran 2020 mendatang.
Sebelumnya, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Prov. NTB yang disampaikan oleh Pelaksana Perencanaan Danau Situ Embung dan Bendungan Muhammad Rifai, ST., MT menyampaikan Bendungan kerekeh direncanakan terletak di Dusun Selang Desa Kerekeh Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan koordinat geografis X = 542776,623 dan Y = 9053457,376. Studi perencanaan bendungan ini telah dilaksanakan oleh BWS Nusa Tenggara I sejak tahun 2008 yaitu pra studi kelayakan dilanjutkan dengan studi kelayakan tahun 2013, detail desain dan model test tahun 2014, perencanaan LARAP 2015, studi AMDAL 2019 dan sertifikasi desain direncanakan pada tahun 2020.
Dijelaskan, bendungan yang direncanakan mulai dibangun pada tahun 2021 ini, dengan tinggi 61 m, dan mempunyai panjang 723 m, memiliki tampungan efektif mencapai 31,58 juta m3. Manfaat yang bisa didapatkan dari pembangunan bendungan ini adalah sebagai pengendalian banjir yang mampu mereduksi 28 % (Q25), untuk pemanfaatan areal irigasi seluas 4500 Ha, penyediaan air baku 260 lt/dt, tenaga listrik mikro Hidro 270 kw dan pengembangan pariwisata.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Sumbawa Usman, SE., ME melaporkan bahwa sosialisasi kali ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Sumbawa dalam mendukung percepatan pembangunan Bendungan Kerekeh, terutama progres/tahapan pelaksanaan, memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat melalui kehadiran narasumber dari BWS dan unsur pemerintah daerah.(KA-01)
