tayang 15/07/2020

Bawa Isu Nasional dan Daerah, Mahasiswa Tuntut Pemerintah Bersikap

Sebarkan:

Sumbawa Besar, KA.
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan aksi di gedung DPRD Sumbawa pada Kamis (26/9/2019). Mereka membawa isu nasional dan daerah untuk segera disikapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Koordinator Umum – Harjoni memimpin massa aksi dari HMI, KAMMI, GMNI, LMND, IMM, SMI, BMI, BEM UNSA, BEM IISBUD, BEM NW, dan BEM STKIP Sumbawa. Dalam tuntutannya, massa aksi menyatakan mengutuk upaya pelemahan KPK dalam bentuk apapun dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Kemudian mendesak Pemerintahan Jokowi pada periode ini dan periode selanjutnya agar dapat menerbitkan PERPPU yang menguatkan KPK. Mendesak Pemerintahan untuk menghapus pasal-pasal bermasalah dalam RUU yang dikarenakan penundaan, bukanlah solusi.
Mereka juga membawa isu daerah, yang mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumbawa, mendsak Pemerintah Husni-Mo terkait persoalan komoditi pupuk, serta lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril usai menghadiri pelantikan Pimpinan DPRD Sumbawa, langsung menemui massa aksi. Terkait jalan dijelaskan, penuntasan jalan mantap merupakan janji politik. Sehingga harus dituntaskan.
Lebih jauh dijelaskan, khusus jalan diwilayah selatan Bupati mengaku sudah berkeliling ke darah tersebut. Sementara untuk penanganannya, sejauh ini yang telah terbangun baru sampai Punik. Anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan wilayah selatan sekitar Rp 330 miliar. ‘’Saya pertimbangkan kira-kira tuntas apa tidak ini, ternyata medannya sangat berat. Batulanteh ini perlu penanganan khusus. Dalam diskusi saya terakhir ketika kalian datang demo, saya langsung kumpulkan, saya minta cara penanganan untuk Batulanteh ini, ternyata kalau hotmix itu tidak mungkin, akan cepat tergerus. Maka perintah saya yang tarakhir, setiap tanjakan dan turunan harus dengan konstruksi beton, jalannya tidak usah diaspal dulu, tapi dilakukan pengerasan. Ini perintah. Karena saya mendengar saudara-saudara. Tinggal menunggu waktu,’’ tukas Bupati.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Sumbawa – Abdul Rafiq mengaku sangat mendukung gerakan ini. bahkan menyatakan siap untuk bersikap secara kelembagaan.
‘’InsyaAllah secara kelembagaan kami juga akan bersikap. Apa yang menjadi tuntutan adik-adik semua kami akan bersurat resmi. Baik itu tuntutan terkait RUU KUHP dan lainnya. Kami akan bersurat resmi secara kelembagaan, akan kami kirim ke Pemerintah Pusat.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbawa Mohamad Ansori, Syamsul Fikri dan Nanang Nasirudin, yang mengapresiasi aksi yang dilakukan par mahasiswa tersebut.
‘’Ada dua isu yang dibangun sekarang, untuk isu nasional saya beserta Pimpinan dan seluruh anggota siap bertandatangan. Kemudian isu daerah, untuk proses pembangunan kami punya hak anggaran. InsyaAllah apa yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah nanti, tergantung kepada ketuk palu kami ini. Dikala Pak Bupati bersama seluruh tim yang ada meminta tentang hotmix, kami akan ketok tanpa ada pertimbangan lain,’’ tukas Fikri.
Pada kesempatan itu, hadir pula ratusan massa aksi lainnya dari mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di gedung DPRD Sumbawa, untuk menyatakan tuntutan yang sama. Dibawah komando Presiden Mahasiswa UTS – Fahmi Budi Raharjo, massa aksi menuntut Pemda Sumbawa dan DPRD segera bersikap atas penolakan mereka terhadap Undang-undang KPK, RUU KUHP dan lainnya.
‘’Apa yang telah disampaikan ini akan kami tindaklanjuti. Dalam beberapa hari sekitar tiga atau empat hari, kami akan bersurat ke Pemerintah Pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa,’’ kata Bupati saat menerima mahasiswa dari UTS.(KA-01)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini