Sumbawa Besar, KA.
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB melaksanakan penilaian ketangguhan di Pulau Moyo dan Pulau Medang pada 11–13 November 2025. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian berkelanjutan dengan asesmen ketangguhan yang sebelumnya telah dilakukan di Pulau Bungin pada September 2025.
Penilaian bertahap di tiga pulau kecil ini dilakukan untuk membangun baseline data ketangguhan pulau kecil di Kabupaten Sumbawa, yang selama ini belum tersedia secara sistematis. Seluruh rangkaian kegiatan menekankan penguatan kapasitas komunitas lokal, pengelolaan risiko berbasis pulau, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
“Kami tidak bekerja potong satu-satu, tetapi membangun sebuah model. Pulau Bungin menjadi titik awal pembelajaran. Sekarang Pulau Moyo dan Pulau Medang kita kaji untuk melihat pola risiko yang berbeda, sehingga Sumbawa punya kerangka ketangguhan pulau kecil yang lengkap dan bisa diterapkan di pulau-pulau lain,” ujar Arya Ahsani Takwim, S.Hut., M.Si, perwakilan FPRB Sumbawa.
Pelajaran Penting dari Pulau Bungin. Kajian di Pulau Bungin sebelumnya mengungkapkan kejadian kebakaran besar yang menghanguskan puluhan rumah, pada saat belum tersedia sistem penanganan darurat.
Dari situ, masyarakat kemudian perlu menyusun jalur evakuasi internal, penempatan alat pemadam, pembentukan tim respon bencana desa. Model ini menjadi inspirasi awal untuk memperkuat sistem respon berbasis komunitas di pulau kecil lainnya.
Pendalaman Kajian dilanjutkan ke Pulau Moyo dan Pulau Medang. Dalam asesmen kali ini, tim mengkaji kerentanan dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar dan akses layanan darurat, dinamika ekologis dan risiko lingkungan serta kelembagaan desa dan kapasitas pengorganisasian komunitas.
Pulau Moyo yang berada dalam kawasan konservasi memiliki dinamika tata kelola ruang yang berbeda dengan Pulau Medang yang didominasi komunitas nelayan. Perbedaan karakter inilah yang memperkaya desain model ketangguhan.
“Setiap pulau punya tantangan masing-masing. Karena itu, strategi ketangguhan harus dirancang sesuai identitas sosial, ekonomi, dan ekologinya.” lanjut Arya.
Hasil kegiatan ini akan disinkronkan dengan kajian FPRB NTB di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara.
Rangkaian data, pembelajaran, dan strategi ini akan ditindaklanjuti melalui diseminasi secara provinsi, disusun menjadi rekomendasi kebijakan, dikembangkan sebagai model ketangguhan pulau kecil NTB dan juga berpotensi menjadi rujukan nasional.(KA-01)
