Taliwang, KA.
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, HW Musyafirin meminta pejabat lebih peka terhadap persoalan rakyat. Apalagi persoalan tersebut menyangkut hajat hidup dan beberapa persoalan sosial lainnya.
"Kita harus lebih peka. Jangan sampai di KSB ini ada orang tidak makan, tidak punya tempat tinggal layak dan tidak bisa sekolah. Kalau ini terjadi, berarti itu dosa kita semua," tegasnya dalam palksanaan Forum Yasinan, belum lama ini.
Kepekaan terhadap persoalan rakyat memang menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama diawal-awal kepemimpinan dirinya sebagai bupati. Pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat menjadi hal yang tak boleh ditawar. Karena itu, pemerintah kemudian membuat sebuah forum khusus yaitu Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan).
Selain sebagai forum keagamaan, Yasinan juga menjadi tempat komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Di forum yasinan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengadukan semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Jika ada masalah, saat itu juga harus dicarikan solusi," jelasnya.
Forum yasinan lahir tidak lepas dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang menjadi roh utama pembangunan di Sumbawa Barat. Sebagai motor penggerak utama PDGR, pemerintah kemudian membentuk Agen Gotong Royong (AGR) yang ditempatkan di 228 posyandu keluarga gotong royong.
Bupati mengaku, ada laporan yang disampaikan agen dari Peliuk Harapan Jaya, Desa Seminar Salit tentang uang PKH yang sampai saat ini belum diterima penerima. Seharusnya, persoalan seperti ini ditindaklanjuti SKPD terkait.
"Mereka seharusnya turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Warga ini tentunya membutuhkan. Ini harus segera diselesaikan secepatnya," tegasnya.
Persoalan lain yang kemudian diterima bupati, di Dusun Salit, Desa Seminar Salit, ada warga yang sakit hampir tiga tahun. Dia tidak bisa beraktivitas sementara ada tiga orang anak yang harus dibiayai pendidikannya dan diapun masih menumpang di rumah orang tua yang sudah lanjut usia (lansia).
" Kalau ada orang tidak bisa makan, tidak bisa membiayai pendidikan anaknya karena lansia dan membutuhkan beasiswa, sampaikan secara terbuka kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang cari solusinya. Ingat, tidak boleh itu terjadi di Sumbawa Barat," tegasnya lagi.
Kalau tidak disampaikan atau dilaporkan ke pemerintah, sambung bupati, hal ini akan menjadi dosa AGR, karena mereka dibentuk khusus untuk melihat dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung di lapangan, kemudian melaporkan ke pemerintah.
"Kalau agen tidak melapor itu menjadi dosanya agen. Sekarang laporannya sudah masuk, kalau tidak ditindaklanjuti ini menjadi dosa Kepala Dinas Sosial. Karena dia yang bertanggungjawab untuk masalah ini," tandasnya. (KA.02/Kominfo)
