Sumbawa Besar, KA.
Aksi Amrullah yang mengaku sebagai kontraktor dan sempat viral karena mengancam akan menggembok mobil dinas Gubernur NTB jika tidak segera melunasi tagihan pembayaran proyeknya, dinilai tidak santun karena diketahui dia juga sebagai politisi PDIP dari DPC Lombok Timur.
Burhanudin, AB, politisi gaek yang juga pengusaha Developer ketika dihubungi media ini, Sabtu sore (6/05/2023) sangat menyayangkan sikap Amrullah tersebut.
Mantan anggota DPRD Sumbawa ini menilai aksi Amrullah untuk mengembok mobil dinas Gubernur NTB, bahkan menggelar pertemuan di Tua kawa Cafe bersama sejumlah kontraktor membahas rencana untuk berkemah di Kantor Gubernur NTB jika tidak segera melunasi hutang pembayaran proyek, lebih kental nuansa politisnya.
Sebab, yang bersangkutan belakangan diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Lombok Timur.
"Sebagai seorang politisi tentunya tidak elok melakukan aksi tersebut. Sejatinya yang bersangkutan mengedepankan politik santun. Apalagi di tahun politik sekarang ini," ungkap Burhanudin.
Aksi tersebut, lanjut Burhanudin, dikhawatirkan akan berimbas terhadap kondusifitas di NTB. Persoalan tersebut sejatinya bisa dibacarakan baik baik tanpa harus melakukan aksi yang justru membuat gaduh di tahun politik ini.
Apalagi pihak DPKAD bahkan Gubernur NTB sudah menyanggupi untuk melunasi hutang proyek tersebut dalam waktu dekat ini.
"Semua kita memaklumi kondisi keuangan daerah (Pemprov NTB) hal itu terjadi akibat musibah pandemo covid 19. Kondisi forcemajure ini hendaknya bisa dimaklumi oleh teman teman kontraktor," ungkapnya.
Karenanya, ia berharap kepada kontraktor untuk bersabar menunggu pembayaran dari Pemprov NTB tanpa harus melakukan aksi yang kontra produktif. Begitu juga kepada segenap elemen masyarakat NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa untuk bersama sama menjaga kondusifitas daerah.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa Pemprov NTB sangat komit dalam melunasi utang, bahkan beberapa sudah dilunasi.
"Pemprov NTB berkomitmen melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi," kata Bang Zul, sapaan akrabnya.
Namun, Bang Zul mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.
"Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan," cetus Bang Zul.
Bang Zul menilai, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang," pungkasnya.(KA-04)
