Sumbawa Besar, KA
Pemda Sumbawa bersama Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (BPN-Kantah) Sumbawa, menggelar rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas reformasi agraria (GTRA) Kabupaten Sumbawa tahun 2022, Rabu (02/03/2022).
Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai I Kantor Bupati Sumbawa itu, dipimpin langsung Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah didampingi Sekda Sumbawa Drs H Hasan Basri MM dan Kepala BPN Kantah Sumbawa Subhan ST SH.
Turut hadir Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya ST MT, Kasi Datun selaku tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Sumbawa Arin Pratiwi Quarta SH dan sejumlah pejabat terkait lainnya dilingkup Pemda Sumbawa.
Pada kesempatan itu, Haji Mo, sapaan akrab Bupati Sumbawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dukungan Kepala Pertanahan Sumbawa Subhan ST SH dan jajarannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di daerah ini.
Termasuk menuntaskan penyelesaian sejumlah sertifikat asset milik Pemda Sumbawa maupun penyelesaian pelaksanaan program strategis nasional melalui kegiatan PTSL dan TOL pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat di daerah ini.
“Melalui rakor gugus tugas reformasi agraria ini diharapkan sejumlah program yang belum dituntaskan dan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai program yang ditetapkan,” harap Haji Mo.
Seusai Rakor, Kepala BPN Kantah Sumbawa Subhan ST SH, kepada awak media menyatakan, sejumlah keberhasilan program yang dilaksanakan, tentu tidak bisa terlepas dari sinergitas dan dukungan positif dari semua pihak khususnya dari Pemda Sumbawa bersama leading sektor terkait dilungkup Pemda Sumbawa.
Begitu juga tekad dan komitmen dari seluruh jajaran pertanahan, sehingga apa yang menjadi program strategis daerah dan nasional dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
"Termasuk juga soal serifikat asset milik Pemda Sumbawa maupun program PTSL dan redis TOL, Alhamdulillah tahun 2021 lalu berjalan dengan baik," ungkapnya.
Bahkan dalam tahun anggaran 2022 ini, terang Subhan, sapaan akrab pejabat muda low profil ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia telah menetapkan kuota untuk program pembuatan dan penerbitan sertifikat gratis bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa sebanyak 10.540 bidang tanah.
"Rencananya program tersebut sudah bisa dilaksanakan awal Maret mendatang, karena itu dukungan semua pihak sangat dibutuhkan," cetusnya.
Dari total jatah 10.540 bidang tersebut, meliputi PTSL sebanyak 10.340 bidang dan TOL sebanyak 200 bidang. khusus untuk program PTSL tersebut dialokasikan di 15 Desa di Kabupaten Sumbawa yang akan dijadikan skala prioritas sesuai dengan usulan yang disampaikan.
Sementara itu, untuk 200 bidang tanah bagi program TOL tersebut diprioritaskan khusus bagi Desa Batu Dulang-Tepal Kecamatan Batulanteh, dimana untuk PTSL lokasi Desanya tentu Desa yang berdekatan satu sama lain.
"Dengan harapan kedepan dapat menjadi sebuah Desa lengkap, seperti contoh Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas kini telah menjadi Desa lengkap artinya warga pemilik tanah semuanya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)," pungkasnya.(KA-04)
