Mataram, KA.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan selama 3 tahun terakhir, capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi tolak ukur yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan sebuah sistem, terus meningkat.
"Angka MCP, di NTB sejak 2018-2020 meningkat. Ini artinya ada tujuh hal yang dikontrol dengan sistem, dan itu berjalan dengan baik," jelas Ummi Rohmi sapaan Wagub saat menjadi narasumber bersama Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, pada sesi Dialog Ekslusif,u Selasa (29/6/2021) Studio RRI mataram.
Dijelaskan, tahun 2018 yang lalu, awalnya hanya 47 persen, kemudian pada tahun 2019, naik menjadi 84 persen dan tahun 2020 naik 86,66 persen, itu menunjukan bahwa beberapa item yang menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.
"Waktu ke waktu itu meningkat terus, tentu targetnya harus 100 persen,"tegas Ummi Rohmi.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, mengatakan capian MCP NTB menunjukan keseriusan NTB dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi.
Apalagi Wagub, sudah menargetkan mencapai angka 100 persen. "Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan," sarannya pada dialog RRI dengan tema, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Mengawal Pembangunan Di NTB".
Ia mendorong daerah juga untuk selalu merencanakan dengan baik APBD. Mulai tahapan dari awal, dari perencanaan, realisasi hingga pelaporan harus jelas.
Kunjungan kerja KPK RI di NTB, berlangsung 2 hari, sejak Senin, 28-29 Juni 2021. Tujuannya Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB bersama Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilahdi dan seluruh bupati walikota se-NTB.(KA-04)
.jpeg)
