Hingga kini di Kabupaten Sumbawa Barat baru terdapat satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengantongi rekomendasi dari beberapa partai politik. Pasangan tersebut yakni Firin-Fud atau dikenal dengan tagline F3. Mengingat tinggal sedikitnya waktu hingga pendaftaran di KPU, membuat berkembangnya asumsi jika Pilkada KSB 2020 ini, akan dilaksanakan dengan hanya satu pasangan calon saja. Menyusul waktu pendaftaran paslon dijadwalkan pada 4 hingga 6 September mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Herman Jayadi, mengaku belum dapat memprediksi terjadi kotak kosong 'KOKO' atau justru banyak lawan yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020.
" Kalau bicara kotak kosong masih terlalu dini karena waktu pendaftaran masih cukup lama. Jadi, kita belum bisa prediksi itu," ungkap Herman.
Menurutnya, calon tunggal bisa saja terjadi, begitupun sebaliknya. Hal tersebut terjadi tergantung bagaimana partai-partai politik menentukan keputusannya baik secara mandiri maupun berkoalisi untuk menentukan siapa yang akan direkomendasikan untuk diusung.
“Ini mengingat calon perseorangan sudah dipastikan tidak ada yang maju atau memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Namun kepastian apakah Pilkada KSB hanya satu paslon atau tidak, baru dapat dipastikan saat jadwal penetapan paslon yakni 23 september 2020. Hal itupun jika tidak terjadi perubahan dalam masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon,” jelasnya.
Namun, apapun itu kondisinya, pihaknya tambah Herman siap melaksanakan Pilkada KSB, baik itu hanya calon tunggal maupun beberapa calon dari partai politik.
Apalagi calon tunggal ini bisa dan sangat bisa terjadi dalam sistem pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) karena aturan perundang-undangan membolehkan untuk itu.
" Jika seandainya calon tunggal ini sampai terjadi, tentu akan menjadi tantangan baru bagi kami, khususnya dalam proses pemilihan nantinya. Karena, hanya akan ada satu atau tunggal pasangan calon saja," urainya.
Disigunggung mengenai bentuk dan sistem sosialisasi yang akan dilakukan apabila nantinya terjadi calon tunggal ?, Herman mengatakan strategi sosialisasi mesti di maksimalkan. Sosialisasi yang akan dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menggenjot partisifasi masyarakat sebagai pemilih dengan menggunakan hak pilihnya di TPS. Tapi lebih dari itu pihaknya juga harus mensosialisasikan konsekwensi dari adanya calon tunggal di pemilihan nanti.
" Tentu sosialisasi akan lebih kita maksimalkan. Karena selama ini, adanya calon tunggal belum menjadi kebiasaan dalam proses pemilihan," demikian Herman. (KA-02)
