Taliwang, KA.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diminta perlu merapikan data bkependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial terkait COVID 19 benar-benar efektif dan tepat sasaran. Warga yang terlewatkan perlu didata agar mereka juga mendapat bantuan. Alasan kegentingan bencana tidak boleh menjadi dalil untuk membiarkan praktik serampangan terjadi begitu saja.
"Di samping urusan data, jenis dan cara penyaluran bantuan mesti ditinjau ulang. Sudah saatnya pemerintah meninggalkan cara-cara primitif memberikan bantuan dalam bentuk barang atau sembako," kata Penggiat LSM Sumbawa Barat, Hidayat Puakang.
Ia sedikit memberikan contoh tentang banyaknya riset yang sudah membuktikan efektivitas bantuan tunai langsung untuk mereka yang dililit krisis. Penerima bisa menentukan sendiri apa yang dibutuhkan untuk bertahan.
"Dengan itu, para pedagang kecil di pasar lokal di berbagai wilayah juga bisa kebagian rezeki," cetusnya.
Menurutnya, pemberian barang atau sembako bisa mengundang korupsi dan konflik kepentingan. Pembelian sembako secara masif oleh pemerintah bisa jadi menguntungkan segelintir pengusaha yang dekat dengan penguasa.
"Pemerintah juga harus memastikan tak ada politisasi dalam pemberian bantuan itu. Ingat, Negeri ini sedang dalam bencana. Tak elok jika segala rupa pencitraan masih mewarnai pembagian bantuan sosial," imbuhnya.
Wabah yang melanda dunia ini lanjutnya tidak hanya berdampak pada warga miskin saja, tetapi kepada seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, Pemda diharapkan tidak terlalu mengacu pada kretaria dari pusat, karena kondisi di pusat jauh berbeda dengan kondisi di daerah.
“Situasi sekarang ini masyarakat kesulitan masalah ekonomi sehingga sangat butuh mendapat bantuan dari pemerintah. Tidak boleh ada warga terdampak tetapi tidak terdata. Data penerima bantuan harus valid dan jelas agar tidak menimbulkan masalah baru dan proses verifikasinya tidak salah sasaran,” demikian Hidayat. (KA-02)
