Sumbawa Besar, KA
Kabupaten Sumbawa saat ini telah menjalankan Program Sembako sebagai pengganti program Pengembangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sosialisasi kegiatan itu dilaksanakan Selasa (11/2) di aula Madilaoe ADT lantai III kantor Bupati Sumbawa.
Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sumbawa - H. Muhammad Ikhsan mengatakan, BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/E-warong yang bekerja sama dengan Bank dan Bulog.
Dikatakan, transformasi BPNT menjadi program sembako dilakukan untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada KPM. Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi program sembako ini juga memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa yang masih berada pada angka 16,73 persen di tahun 2015, dapat ditekankan menjadi 14,08 persen pada tahun 2018, bahkan menjadi 13 persen pada tahun 2019.
‘’Capaian ini tidak lepas dari intervensi berbagai program bantuan sosial, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, maupun yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, seperti Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Kredit Sahabat bagi petani miskin, termasuk Program Bantuan Pangan Non Tunai yang akan bertransformasi menjadi program sembako ini,’’ tuturnya.
Diharapkan keseriusan terutama perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk proaktif berpartisipasi dalam proses inventarisasi penerima manfaat program sembako, agar ke depan program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, tentunya berdasarkan data-data yang valid dan akurat.
Sementara Kepala Dinas Sosial Sumbawa – A Yani dalam sambutannya menyatakan, Program Sembako ini merupakan pengembangan dari program BPNT. Ada perubahan mendasar dalam program dimaksud, yakni dimana BPNT diterima sebesar Rp 110 ribu per KPM perbulan, itu dapat memenuhi kebutuhan beras dan telur. Sementara saat ini besaran yang diterima menjadi Rp 150 per KPM per bulan, itu bisa memenuhi varian kebutuhan pangan seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian vitamin.
Sejauh ini, pihaknya sudah menyasar sekitar 33.018 KPM atau 91 persen yang telah dilaksanakan. Sementara sisanya sekitar 9 persen, itu yang akan terus dicari, agar sasarannya bisa terjangkau.
‘’Hajatnya ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kecukupan gizi. Sehingga dapat membantu dalam hal penurunan stunting dan kemiskinan,’’ pungkasnya.(KA-01)
