tayang 15/07/2020

Disos Tegaskan Tak Ada Pemotongan Dana PKH

Sebarkan:

Sumbawa Besar, KA.
Kabid Banjamsos Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Mirajuddin menegaskan tidak ada pemotongan dana PKH seperti yang dituding oleh FPPK Pulau Sumbawa.
"Apa yang dituding oleh FPPK Pulau Sumbawa itu tidak benar. Hal itu terjadi karena ada kesepakatan kelompok dengan ketua kelompok,"ungkap Mirajuddin kepada wartawan, Selasa.
Ia menjelaskan apa yang terjadi di Kecamatan Tarano itu adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hal itu tertuang dalam kesepakatan ketua serta kelompok.
"Uang Rp 30.000 itu digunakan kelompok untuk kegiatan kemasyarakatan dan rapat-rapat, jadi tidak ada kaitan dengan pendamping atau koordinator Kecamatan di Tarano," tandasnya.
Ditempat yang sama pendamping PKH Kecamatan Tarano, Zuhratul Khairani menjelaskan bahwa apa yang dituding itu tidak benar adanya.
"Bukan pemotongan tapi untuk kepentingan keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan untuk kode pin yang dipegang oleh pendamping itu adalah Hoax. Karena, kartu PKH dipegang oleh pemilik dan dicairkan oleh pemilik bukan dicairkan oleh pendamping," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Baetulllah membenarkan hal itu dilakukan oleh kelompok.
"Ini kesepakatan antara anggota kelompok dengan ketua kelompok," ujarnya.
Ketua Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa Abdul Hatap mengatakan apa yang dituliskan di akun FB FPPK tidak pernah menyebutkan siapa dan kecamatan mana hal itu terjadi, namun bersifat umum.
"Jadi begini maksud saya menulis di FB itu adalah bentuk pencegahan. Karena dulu ada beberapa warga datang ke sekretariat FPPK melaporkan hal yang sama kepada saya. Dan saya katakan tolong dikembalikan. Dan itu sudah clear. Nah maksud saya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Karena ini hak rakyat miskin dan tidak boleh dipotong," jelas Hatap.
Menurut Hatap, sebaiknya Dinas terkait melibatkan lembaganya dalam hal melakukan pengawalan program ini, sebab program tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat miskin.
"Apa yang terjadi di Kecamatan lape tentu tidak kita inginkan. Apa lagi ini untuk rakyat dan tidak boleh di potong," pungkasnya.(KA-01)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini