tayang 15/07/2020

Wabup Sebut Pemda Berkomitmen Lakukan Pencegahan Korupsi

Sebarkan:



Sumbawa Besar, SE.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H. Mahmud Abdullah, menyatakan, sejauh ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di jajaran Pemkab Sumbawa.
“Pencegahan harus lebih di kedepankan dari pada penindakan. Sejumlah hal sudah dilakukan pemda, seperti melakukan FGD terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Serta melakukan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi. Bersama Kejari Sumbawa juga telah dilakukan pembentukan TP4D, termasuk pembentukan satgas Saber Pungli,” ujar Wabup  saat acara Sosialisasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, di Aula H. Madelau ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (19/12/2019).
Dikatakan Wabup, berbagai  upaya telah dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, tentang urgensi menerapkan budaya anti korupsi dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Wakil Bupati sangat mengapresiasi Kajati NTB yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, melalui kegiatan sosialisasi penerangan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sumbawa.
“Tentunya ini merupakan langkah strategis dalam membangun komitmen semua aparatur pemerintah dan juga masyarakat untuk memerangi perilaku dan tindakan korupsi di Tana’ Samawa, daerah yang amat kita cintai ini,” tutur Wabup.
Wabup berharap seluruh ASN yang hadir pada kesempatan tersebut, agar mampu memahami sepenuhnya materi sosialisasi. “Saya berharap agar para aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Sumbawa dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur dan amanah serta berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”, tutupnya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Arif, SH. MM., menyampaikan, guna mendukung tercapainya Good Governance perlu dilaksanakan perubahan pola pikir, budaya dan tingkah laku, terutama ASN. Disebutkan, ada tiga komponen utama dalam Good Governance yakni pemerintah, sector swasta dan masyarakat madani.
“Pola pikir pemerintah atau ASN harus diubah, pemerintah adalah pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujar pejabat bintang dua kelahiran Bima tersebut.(KA-01) 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini