Jika Jadi Bupati, Nurdin Raba Alokasikan Tambahan Rp 1 Miliar Per Desa

Sebarkan:

Sumbawa Besar, KA.
Bakal Calon Bupati Sumbawa, H. Nurdin Ranggabarani SH., MH yang juga pengurus teras Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai Partai Hanura Kabupaten Sumbawa adalah mitra strategis dalam membangun daerah. Pasalnya, Hanura di bawah kepemimpinan Drs. H. Jamaluddin Malik memiliki sejarah panjang dan berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selama 10 tahun atau dua periodesasi.
Selama kepemimpinannya, program pembangunan berjalan dengan baik. Dengan sejarah panjang inilah yang membuatnya sangat berminat mendaftarkan diri untuk menjadi bagian yang diusung Partai Hanura pada Pilkada 2020 mendatang.
“Selain mendaftar secara resmi, saya juga membawa surat tawaran koalisi PPP dengan Partai Hanura untuk mengusung calon. Dengan koalisinya PPP dan Hanura berarti jumlah kursi mencapai 7, tinggal 2 kursi lagi untuk memenuhi persyaratan minimal dalam mengusung pasangan calon pada Pilkada Sumbawa 2020 mendatang,” kata Nurdin Raba, sapaan akrab figure yang dikenal sebagai petarung sejati ini ketika mendaftarkan di DPC Partai Hanura Sumbawa, Kamis (26/12).
Nurdin Raba mengaku sudah menyiapkan rencana strategis jika ditakdirkan terpilih sebagai Bupati Sumbawa pada Pilkada 2020. Di antaranya akan mengalokasikan anggaran tambahan bagi desa sebesar minimal Rp 1 milyar di luar dana desa yang diterima dari pusat. Tercatat sekitar 157 desa yang jika per desa Rp 1 milyar maka yang dialokasikan hanya Rp 157 miliar.
Dana tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan APBD Sumbawa sebesar Rp 1,8 triliun. Ia juga akan memperhatikan peningkatan derajat kesehatan di desa. Salah satunya, setiap desa memiliki satu dokter. Nurdin Raba juga berjanji akan menciptakan 1000 wirausahawan baru dalam setahun melalui UMKM. Jika tidak segera diciptakan maka bonus demografi tidak menjadi berkah justru sebaliknya menjadi petaka, karena akan terjadi ancaman pengangguran yang luar biasa. Dengan pembinaan intensif, satu UMKM diharapkan dapat merekrut sekitar 10 tenaga kerja setiap tahun. Artinya 1000 UMKM akan terakomodir 10.000 tenaga kerja.
“Kami akan memberi modal yang seimbang. UMKM akan menjadi prioritas dalam mengakses permodalan dan dana pengembangan usaha di Bank NTB Syariah. Tidak perlu kita berikan kepada pengusaha besar. Sebab penyertaan modal daerah di Bank NTB berasal dari pedagang-pedagang kecil, bukan dari pengusaha besar,” tukasnya.
Tidak hanya akses permodalan, UMKM akan digratiskan dalam pengurusan ijin. UMKM tidak lagi menjadi ladang penerimaan asli daerah (PAD). Dengan hadirnya pemerintah daerah dalam hal ini akan menumbuhkan semangat orang untuk berusaha, dan berminat berhubungan dengan perbankan. “Kita fasilitasi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kita akan buat lembaga khusus yang secara khusus menfasilitasi UMKM berhubungan dengan Perbankan. Bank NTB kita stop memberikan pinjaman kepada pengusaha besar, semua diarahkan untuk pengembangan UMKM,” tandasnya.
Di bagian lain, Nurdin Raba juga mengatakan menjadi seorang Bupati harus sehat dan memiliki fisik yang kuat, agar rajin turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakatnya dan tidak hanya menerima laporan di balik meja. Dengan cara ini, persoalan masyarakat di lapangan dapat langsung tuntas. Bupati juga harus inovatif dan intensif membangun komunikasi dan menjemput dana pusat dan dana lainnya sehingga tidak melulu menggunakan dan menguras APBD.
“Jangan sampai bupati menjadi juru pungut yang menarik duit dari masyarakat sebagai upaya dalam menggenjot penerimaan PAD. Harus inovatif dalam meraih dana-dana pusat dan provinsi,” ujarnya.
Dalam membangun daerah, Nurdin mengatakan jika menjadi bupati akan melibatkan semua pihak dengan semangat kegotong-royongan. Melibatkan semua organisasi kepemudaan dengan memberikan kesempatan kepada mereka bertanggung jawab terhadap program-program yang ada. Selain itu melibatkan TNI untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat sebagaimana layaknya program TMMD. Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah juga ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan melalui dana CSR yang pengelolaannya secara transparan.
“Ini bisa kami lakukan jika mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin daerah, tentunya bersama Hanura sebagai mitra strategis kami,” pungkasnya.(KA-01)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini