Sumbawa Besar, KA.
Tim BPKP Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) , akhirnya turun ke Sumbawa. Tim tersebut turun guna melakukan audit terkait kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana PKH di Kecamatan Lape.
Kepada wartawan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Faisal Afrihadi, SH membenarkan bahwa tim tersebut telah turun. Dikatakan, bahwa tim telah turun awal pekan ini.
“Saat ini tim sudah turun ke lokasi didampingi oleh tim unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Sumbawa,” ujar Faisal, akrab perwira ini disapa.
Menurutnya, tim ini turun untuk melakukan audit terkait kasus tersebut. Guna dilakukan perhitungan kerugian negara. Setelah tim itu selesai turun, barulah akan dilakukan langkah selanjutnya mengenai kasus ini.
Seperti diberitakan, proses pendistribusian dana PKH di Desa Dete dan Lape, Kecamatan Lape diduga bermasalah. Pasalnya, pendistribusiannya kepada penerima diduga diselewengkan. Menurut informasi, dugaan penyelewengan pendistribusian ini terjadi dalam kurun waktu 2017 hingga 2018. Diketahui, jumlah penerima PKH di Desa Dete sebanyak 222 kepala keluarga (KK). Sementara di Desa Lape, jumlah penerimanya sebanyak 184 kk. Adapun besar dana yang diterima oleh penerima masing-masing sebesar Rp 1,89 juta pertahun. Dana ini, langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Dalam hal ini, kartu ATM masing-masing penerima dipegang oleh oknum pendamping PKH untuk dua desa tersebut. Saat pencairan, diduga dana tersebut tidak diberikan secara keseluruhan kepada penerima. Namun, sebagian dananya ditransfer ke rekening pribadi oknum pendamping PKH itu. Adapun jumlah potongannya bervariasi, yakni berkisar Rp 800 ribu sampai Rp 2 juta.
Dalam kasus ini, Polres Sumbawa sudah menetapkan satu orang tersangka. Yakni mantan pendamping PKH untuk dua desa tersebut berinisial SK. (KA-01)
