tayang 15/07/2020

Dikes Uji Coba Pelayanan di Puskesmas Sebotok

Sebarkan:

Sumbawa Besar, KA.
Sudah cukup lama terbangun, namun secara resmi operasional Puskesmas Sebotok di Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas berlum terlaksana. Saat ini masih dilakukan uji coba pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa – H Didi Darsani saat resepsi Hari Kesehatan Nasional ke 55. Hajat dibangunnya Puskesmas Sebotok adalah untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat yang ada diwilayah pulau. Namun ada hal mendasar lainnya, sehingga puskesmas tersebut belum beroperasi. ‘’Dikes sedang mempersiapkan uji coba pelayanan di Puskesmas Sebotok. Sehingga nanti total ditahun 2020 diharapkan kita sudah memiliki 26 puskesmas termasuk puskesmas kepulauan di Sebotok,’’ tuturnya.
Terhadap 25 puskesmas yang ada, lanjut Didi, hingga kini yang sudah terakrediasi sebanyak 20 puskesmas. Dimana 2 puskesmas masuk kategori utama, 13 madya, dan 5 dasar.
‘’Belum ada satupun yang paripurna. Mudah-mudahan dengan upaya kita bersama kedepan saya yakin akan ada satu puskesmas yang paripurna dilevel akrediasinya,’’ harapnya.
Sementera terhadap 5 puskesmas lainnya yang belum terakreditasi, saat ini masih dalam proses. Ketika tidak bisa tercapai dalam tahun ini, maka diusakahan kembali ditahun 2020 mendatang. ‘’Masih menyisakan 5 puskesmas yang InsyaAllah akan kita selesaikan akreditasinya ditahun ini. Kalaupun tidak selesai, maka bergeser ke tahun 2020. Itu masih sesuai dengan road map Kementerian Kesehatan di tahun 2019 dan 2020, semua puskesmas sudah terakreditasi,’’ jelas Didi.
Lebih jauh diungkapkan, saat ini semua puskesmas di Kabupaten Sumbawa sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Meskipun pada tahap awal ini pengelolaannya masih tertatih-tatih, diharapkan pada tahun 2020 mendatang sudah tidak ada masalah lagi.
‘’Ditahun 2019 ini semua puskesmas sudah BLUD, dan walaupun masih tertatih-tatih mengikuti pola BLUD, diharapkan tahun 2020 sudah tidak ada masalah lagi, karena ada regulasi yang harus diselesaikan kaitan dengan tata laksana BLUD,’’ pungkasnya. (KA-01)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini