Sumbawa Besar, KA.
Wakil Bupati Sumbawa - H. Mahmud Abdullah memimpin pelaksanaan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019, Rabu (9/10/2019) di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa.
Dalam sambutannya, Wabup mengharapkan dalam diskusi ini ada langkah-langkah dan trik-trik untuk menjadi panduan bersama dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.
‘’Saya berharap dalam diskusi kita ada langkah-langkah dan trik-trik yang bisa kita ambil untuk menjadi paduan kita bersama bagaimana meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu yang tinggal dua bulan ini,’’ pinta Haji Mo – panggilan akrab Wabup.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa - Arif Alamsyah melaporkan, data pertumbuhan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2014 hingga per 3 Oktober 2019 mengalami fluktuasi. Dikatakan bahwa pada tahun 2017, pertumbuhan dan realisasi PBB-P2 menunjukkan trend yang positif, bahkan pada tahun 2018 tercatat sebagai tahun dengan pertumbuhan dan realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi mencapai Rp. 5.877.400.347 atau tumbuh signifikan sebesar 24,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ditambahkan, penerimaan PBB-P2 per 3 Oktober 2019 adalah Rp. 4.736.313.945 terjadi penurunan sebesar Rp. 1.141.086.402 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai RP. 5.877.400,347. Dari realisasi tersebut, Kecamatan Alas Barat menempati posisi teratas sebagai Kecamatan dengan persentase realisasi tertinggi yakni sebesar 90,39 persen dari target DHKP (Data Himpunan Ketetapan Pajak). Sementara 13 kecamatan lainnya yaitu Lape, Utan, Unter Iwes, Tarano, Moyo Utara, Lopok Plampang, Lenangguar, Ropang, Buer dan Moyo Hilir tingkat realisasi PBB-P2 masih berada dibawah 57 persen. Bahkan Kecamatan Moyo Hilir realisasinya hanya sebesar 30,12 persen atau Rp. 209.857.283 dari potensi penerimaan yang cukup besar (DHKP) yakni Rp. 696.651.009.
Diungkapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2, seperti SPPT bermasalah (Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui), tingkat kesadaran wajib pajak, dan Support system teknologi informasi yang belum optimal. Disampaikan pula beberapa upaya yang sudah dilaksanakan Bapenda dalam optimalisasi pengelolaan PBB-P2, seperti pemberian penghargaan berupa umroh gratis bagi Camat terbaik, Bendahara Khusus PBB-P2 (BKP) Kecamatan terbaik, dan Kepala Desa terbaik, Pengalokasian dana BHPRD untuk optimalisasi PBB-P2 di Desa, dan Somentari (Kegiatan Sosialisasi, Menagih, dan Mendata Setiap Hari). (KA-01)
