Sumbawa Besar, KA.
Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas se-Sumbawa, Organisasi Kepemudaan (OKP), Aliansi HMI dan organisasi masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Cipayung melakukan aksi unjuk rasa di tiga titik berbeda, Kamis.
Ratusan masa aksi tersebut melakukan "long march" dari simpang Boak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa dan kantor Bupati Sumbawa.
Koordinator umum Aliansi Cipayung, Arjoni mengungkapkan beberapa tuntutan yang diberikan oleh pendemo kepada Pemerintah Daerah Sumbawa yaitu isu Nasional dan isu daerah.
“Kami mengutuk upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menguatkan KPK," kata Arjoni.
Isu Nasional lainnya yang diorasikan oleh pendemo adalah mengutuk tindakan refresif aparat Kepolisian kepada mahasiswa dan meminta aparat Kepolisian mengedepankan dialog yang sifatnya persuasif, mendesak pemerintah Jokowi menyelesaikan Karhutla dan konflik yang terjadi di Papua.
Selain isu Nasional, tambah Harjoni, ada beberapa isu daerah yang juga menjadi catatan pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan yaitu mendesak pemerintah Sumbawa menyelesaikan persoalan komoditi pupuk, memaksimalkan fungsi control dalam pembukaan lahan baru dan menentukan regulasi kesetaraan hasil di sektor pertanian dan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Sumbawa.
“Mengenai tuntutan yang disuarakan di kantor DPRD sumbawa merupakan hasil analisis beberapa isu yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Sehingga tuntutan tadi merupakan rembukan dari aliansi cipayung,” jelas Harjoni.
Tuntutan yang dilontarkan oleh koordinator aksi langsung ditanggapi oleh Bupati Sumbawa, Husni Djibril. Bupati mengatakan bahwa sebelum masa aksi melakukan unjuk rasa pemerintah terlebih dahulu telah menyusun dan merumuskan hal yang hampir sama dengan tuntutan pendemo.
“Hampir sama tuntutan mahasiswa dan aliansi dengan apa yang kami susun sebelumnya. Kami sepakat akan menyiapkan secara formal dan mendorong secara bersama-sama untuk disampaikan ke DPR RI dan Presiden RI,” Kata Bupati.
Kapolres Sumbawa juga telah siap mengawal penyampaian aspirasi mahasiswa dan aliansi kepada pemerintah pusat. Oleh Bupati mahasiswa dijanjikan akan mendapat kepastian terkait isu-isu yang menjadi tuntatan.
Sementara itu Koordinator BEM se-Sumbawa, Fahmi Budi juga berharapa kepada pemerintah daerah Sumbawa untuk segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan pendemo ke pemerintah pusat. “Kami tetap mengawal perkembangan dari tuntutan tersebut. Apabila tidak ditindak lanjuti maka akan turun aksi lagi secara bersama-sama,” pungkas Fahmi.(KA-01)
