Taliwang, KA.
Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengaku telah memberikan rekomendasi kepada pihak kesekretariatan daerah (Setda) setempat untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hata, berdasarkan catatan yang terangkum dalam laporan hasil rapat kerja pra pembahasan APBD tahun 2022 yang dilaksanakan baru-baru ini.
" Ya, itu catatan yang kita sampaikan kepada pihak Setda selaku mitra kerja Komisi I . Harus ada evaluasi di tubuh Peruhaan plat merah itu," ujar Hatta.
Semisal Perumda Air Minum Bintang Bano, disebutkannya bukanlah perusahaan kecil. Sudah miliar anggaran yang digelontorkan untuk meningkatkan pelayanan. Tapi, faktanya masyarakat dapat air keruh, serta keluhan lain yang terindikasi merugikan masyarakat pelanggan.
"Alasan tidak keluarnya air karena pipa rusak sudah sangat klasik. Ini tentu tidak boleh terus terjadi karena tujuan awal dibentuknya Perumda diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, apalagi didalamnya ada penyertaan modal," imbuhnya.
Selain keluhan itu, penilaian selama ini, BUMD juga belum memberikan kontribusi bagi daerah. Untuk itu perubahan ke arah yang lebih baik dapat segera direalisasikan, sehingga kekurangpuasan masyarakat terhadap pelayanan bisa teraratasi.
Hal ini guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong perusahaan daerah yang mengelola usahanya untuk bisa mandiri. Utamanya bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
"Keberadaan BUMD tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan semata akan tetapi juga harus memperhatikan tentang aspek sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga dapat merasakan dari manfaatnya dibentuknya BUMD," demikian Hatta.(KA-02)
