Sumbawa Besar, KA.
DPR RI mengusulkan agar Pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dicanangkan sebagai wilayah pilot project pemberlakuan program kartu tani, sebelum program ini direalisasikan secara nasional oleh pemerintah.
"Saya yakin Sumbawa dan KSB sudah punya kesiapan baik secara infrastuktur dan hal-hal lain yang dirasa perlu. Selanjutnya kita tinggal menggalakkan sosialisasi kepada petani yang tergabung dalam Gapoktan dan Poktan," ungkap juru bicara komisi IV DPR RI Johan Rosihan ST, Saat Rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Indonesia HC, HIMBARA belum lama ini.
Dijelaskan, Kartu tani tidak hanya menjadi pemutus mata rantai kelangkaan pupuk. Tapi juga agar petani lebih mandiri, melek teknologi, dan berdaya nantinya. Dengan kartu ini, petani tidak lagi gampang dipermainkan oleh pengecer.
“Sebab para pemegang kartu ini bisa langsung menggunakannya untuk menebus pupuk di kios-kios pupuk yang sudah tersedia di daerahnya masing-masing,” ujar anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa ini.
Selain itu, komisi IV DPR RI minta kepada pemerintah RI untuk tidak melulu bergantung pada pengusaha dalam hal pendistribusian pupuk. Saatnya mulai berani menggandeng BUMDES dalam proses penyalurannya.
"Kita yakin pemerintah desa lebih paham kondisi masyarakatnya, sehingga mudah memetakan mana yang berhak menerima pupuk subsidi dan mana yang tidak," ujarnya.
Ini semata-mata agar penyaluran pupuk dilapangan benar-benar menganut prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat waktu. BUMDES memiliki peran strategis di tingkat desa. Karenanya, mereka perlu dilibatkan dalam proses ini.
Kedua usulan itu langsung direspon baik dan telah disetujui kemarin oleh pihak pemerintah maupun DPR.
“Untuk point pertama, kita masih menunggu kajian spesifik dari pemerintah untuk melibatkan BUMDES sebagai mitra penyaluran pupuk subsidi di daerah. Selanjutnya hasil kajian itu nantinya akan disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian beberapa waktu kedepan,” ujarnya.
" Kemudian soal program kartu tani. Insya Allah Sumbawa dan KSB akan dicanangkan sebagai pilot project dari program ini bersamaan dengan Wilayah Jawa dan Madura. Petani-petani kita akan difasilitasi, didampingi, diarahkan, hingga mereka menjadi contoh bagi petani-petani lain di Indonesia," pungkasnya.
Dalam hal ini Johan Rosihan akan terus mengawal prosesnya di DPR serta tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Mohon doa agar apa yang kita niatkan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat," harapnya.(KA-01)
