Sumbawa Besar, KA
Dalam tahun anggaran 2023 ini Pemkab Sumbawa mengalokasikan APBD melalui Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi sejumlah anggota DPRD Sumbawa untuk mendukung program bidang perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa sekitar Rp 2 miliar.
"Sampai saat ini progres pengadaan telah mencapai sekitar 50 persen yang langsung di disitribusikan kepada kelompok nelayan penerima manfaat," ungkap Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumbawa H Burhanuddin S.Pi dalam keterangan Persnya, Senin (23/10/2023).
Dijelaskan, anggaran Pokir Dewan sekitar Rp 2 Miliar itu, merupakan aspirasi dari sejumlah anggota DPRD Sumbawa, yang diperuntukkan untuk menunjang sejumlah program perikanan tangkap di daerah ini, khususnya pengadaan sejumlah alat perikanan tangkap bagi belasan kelompok nelayan seperti mesin ketinting, jaring, waring, sampan dan sebagainya menggunakan sistem PL dan E-Catalog.
Secara teknis, paket pengadaan paket Pokir Dewan tersebut terang Haji Bur, diawali dengan pengadaan satu paket waring 20.000 meter untuk bagan perahu bagi kelompok nelayan di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir dengan nilai Rp 200 juta yang dilaksanakan sejak Juni lalu.
"Pengadaannya telah dituntaskan dengan baik, sedangkan untuk ngadaan sejumlah mesin ketinting tinggal 50 persen saja dan sedang menunggu kedatangan barang yang dipesan," tukasnya.
Ia menjelaskan, dari sejumlah pengadaan mesin ketinting dan sarana perikanan tangkap lainnya itu, yang sudah di distribusikan kepada kelompok nelayan penerima manfaat dengan progres 50%.
Barang tersebut telah diterima dengan baik oleh kelompok nelayan Labuan Bajo, Labuan Ijuk, Tarano, Batu Bulan Moyo Hulu, Labuan Sumbawa, Pukat Utan, dan diharapkan pengadaannya tuntas sampai dengan Desember 2023 mendatang.
Haji Bur juga mengungkapkan sesuai informasi yang diperoleh dari DPRD Sumbawa, dalam tahun ini juga akan ada tambahan Pokir Dewan yang rencananya diperuntukkan bagi 9 kelompok nelayan di daerah ini.
"Rencananya besok tim teknis perikanan tangkap DKP Sumbawa akan turun melakukan verifikasi terhadap kelompok nelayan penerima manfaat," pungkasnya.(KA-01)
