.jpeg)
Sumbawa Besar, KA.
Badan Usaha Milik Petani (BUMP), itu wajib untuk dibentuk. Karena di BUMP itu nanti akan ada bantuan dana. Dana dari pusat. Tapi prosedur dalam pencairan dana tersebut regulasinya sedang dibahas sampai hari ini oleh pusat belum selesai.
“Inilah yang dianggap oleh petani itu saya menyembunyikan uang. Sementara uang itu dari tahun lalu sebanyak Rp 1,5 miliar kami tidak cairkan. Karena regulasinya belum final,” ungkap Kadis Pertanian Sumbawa No Wayan Risnawati, kemarin.
Menurutnya, tahun ini ternyata regulasi itu diharapkan perda. Dan uang itu bukan di DPAnya dinas pertanian. Tapi DPAnya nyangkut di DPKAD.
“Kita buat, kita rapatkan nanti ada dana ke bank. Bank yang harus dipakai adalah bank daerah. Kita sudah melakukan MOU dengan BPD NTB. Namun penyalurannya belum kita salurkan sampai dengan akhir tahun karena regulasi yang masih ngambang,”paparnya.
Diakuinya, bukan itu saja masalah, bagaimana karena pihak bank dunia (bang pendonor) tidak menginginkan masuk ke rekening BUMP. Dia menginginkan masuk ke rekeningnya bank pemerintah, yang dikelola oleh pemerintah.
“Nanti kelompok tani yang tergabung dalam BUMP itu akan difasilitasi oleh pengurus – pengurus BUMP apa bila ada anggota kelompok yang melakukan pinjaman. Sementara bunga dari pinjaman tersebut nanti akan diatur dan disesuaikan kredit kur,” tukasnya.
Dijelaskan , Besaran buanga nanti disamakan dengan KUR yaitu 6 persen. Apa bila pertemuan saya dengan BKD atau dengan bagian hukum atau apa nanti seandainya di situ nanti ada subsidi pemerintah mungkin yang 3 persen saja dan 3 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Kalau tahun lalu tertera disana Rp 1,6 miliar itu tidak cair. Dan tahun ini karena regulasi dari pusat harus nyangkut di keuangan maka Rp 1 miliar ada di keuangan, cuman belum terealisasi karena regulasi belum kita bicarakan. Hampir semua kabupaten belum direalisasikan," pungkasnya.(KA-01)
