Taliwang, KA.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan belum dapat mengambil tindakan tegas terkait mulai munculnya ASN "curi start" untuk kepentingan politik menuju Pilkada 2024 mendatang. Pasalnya, selain belum ada peraturan sebagai dasar hukum, lembaga ini juga belum mempunyai sumber daya pengawas di wilayah.
" Kalaupun mau ditindak, ya dikembalikan ke instasi asalnya, kan ada Bupati dan Sekda. Tindakan tersebut mesti dikaji unsur pelanggarannya, dan itu kewenangan lembaga ASN yang bersangkutan,” ujar Kepala Bawaslu Sumbawa Barat, Karyadi, SH.
Dalam menangani suatu kasus pelanggaran, pihaknya terang Karyadi lebih dulu harus melakukan pengkajian termasuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu yang terdiri dari aparat penegak hukum.
" Tapi sebenarnya peraturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis," sebutnya.
Bawaslu, tambah Karyadi sesungguhnya memang memiliki tugas mengawasi netralitas ASN dan anggota TNI/Polri dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga miskipun penindakan belum dapat dilakukan saat ini, namun posisi ASN sebagai pejabat negara yang melakukan kegiatan politik sangat tidak etis.
" Mereka kan pejabat negara yang tau aturan dimana tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas," sebutnya.
Untuk itu, lantaran masa kampanye belum dimulai, ia berharap para pejabat untuk bisa memberikan contoh yang baik.
"Menahan diri dululah. Jangan sakmpai nanti timbul kegaduhan yang tidak diperlukan," pungkasnya (KA-02)
