 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS H. Johan Rosihan melakukan panen bawang bersama dengan Dinas Pertanian Sumbawa dan juga didampingi istri tercintanya di kelompok tani Buin Sepit Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (Foto dok KA) |
Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa akan menjadi setra baru untuk bawang merah di Kabupaten Sumbawa.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS H. Johan Rosihan saat melakukan panen bawang merah di Desa Serading.
"Serading bisa kita jadikan sebagai sentra baru bawang merah di Kabupaten Sumbawa. karena, serading berbeda dengan lokasi lain dikabupaten Sumbawa,"katanya kepada wartawan media ini, Senin (22/6/2020).
Menurutnya, para petani bawang merah di desa setempat lah yang menanam bawang merahnya, kalaupun ada orang dari luar mereka hanya dipekerjakan sebagai buruh tani saja, sedangkan dilokasi lain di Sumbawa, lahan mereka disewakan kepada orang luar saja.
"Dengan bertambahnya luasan areal tanam bawang merah di Sumbawa sebanyak 300 ha tahun ini hingga mencapai total 3000-an ha. Komoditas bawang merah sudah seharusnya Pemerintah kabupaten Sumbawa memberikan perhatian serius terhadap pengembangan komoditas ini,"tandasnya.
Menurut Johan, ini penting untuk saya sampaikan karena rantai jual bawang merah masih dikuasai oleh teman teman dari daerah Bima. sehingga tidak heran kemudian bawangnya ditanam di Sumbawa tapi brandnya milik daerah lain.
"Tentu ini akan mempengaruhi nilai ekonomis dan tingkat kesejahteraan petani kita,"timpalnya
Dikatakan, pemerintah harus bisa meyakinkan para pengusaha Sumbawa agar bisa mulai ikut dalam bisnis perdagangan bawang ini, karena potensi nya sungguh luar biasa.
"Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada para petani terutama anggota Poktan Buin Sepit desa serading yang telah bisa membuktikan bahwa petani lokal Sumbawa bisa dalam menanam dan mengembangkan komoditas bawang merah ini,"pintanya.
Ia berharap semoga kedepan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," pungkasnya. (KA-01)
