Sumbawa Besar, KA.
Menindaklanjuti arahan Bupati Sumbawa menyusul adanya selisih angka cukup besar antara pencatatan data vaksinasi PCare dengan sistem manual. Pemkab Sumbawa dibawah koordinasi Dinas Kesehatan, melaksanakan kegiatan penginputan Data Vaksinasi ke Sistem Pelaporan Online.
Kepala Dinas Kominfotiksan Sumbawa, melalui Plt. Sekretaris Dinas, Jufrie, S.Si., MM yang juga PPID Utama Pemerintah Daerah, menjelaskan, kegiatan ini berlangsung di Aula H.Madilaoe ADT Lt.3 Kantor Bupati Sumbawa ini dikuti oleh seluruh perangkat daerah yang mengirimkan masing-masing 1 orang staf operator bersama 10 unit Puskesmas yang telah dijadwalkan.
“Pelaksanaan kegiatan ini sendiri, dikawal langsung oleh Bupati Sumbawa, Bapak H. Mahmud Abdullah,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Sumbawa dalam Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19, Senin (8/11/2021), menekankan perlunya percepatan pencapaian vaksinasi termasuk di dalamnya penyelesaian penginputan data pada system informasi PCARE yang teridentifikasi masih terdapat selisih yang cukup besar antara pencatatan manual dan online.
“Vaksinasi merupakan upaya kolektif bersama, sehingga berbagai instrument intervensi percepatan harus ditegakkan,” uja Bupati.
Berdasarkan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, terang Jufrie, data capaian vaksin di Kabupaten Sumbawa untuk dosis 1 berdasarkan input data manual 44,31%, sedangkan input data online (KPCPEN/PCARE) 41,85%. Selanjutnya untuk dosis 2, berdasarkan input data manual mencapai 20,74% dan berdasarkan input data online sebesar 18,87%. Untuk dosis 3, dari input data manual capaian vaksinasi sebesar 79,87%, dan input data online mencapai 68,44%.
Menurutnya, selisih antara data manual dan data online ini, dapat mempengaruhi kinerja vaksinasi Kabupaten Sumbawa dalam sistem pencatatan PCARE yang menjadi rujukan tingkat vaksinasi daerah di tingkat nasional.
“Kendala utama berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan adalah disebabkan terbatasnya SDM penginput data PCARE. Sehingga diperlukan support khususnya tenaga operator input data dari berbagai pihak yaitu keterlibatan seluruh perangkat daerah,” demikian Jufrie.(KA/**)
