Sumbawa Besar, KA.
Sejumlah petinggi instansi vertikal di Kabupaten Sumbawa menggelar acara ’Coffee Morning’ di Aula Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa, Rabu pagi (12/08/2020).
Sejumlah persoalan menjadi topik diskusi para pejabat tersebut, seperti persoalan kekeringan menjadi salah atau masalah yang besar. Dimana hal ini merupakan dampak dari adanya perluasan lahan. Guna dilakukan penanaman jagung oleh masyarakat. Hal ini sudah menjadi persoalan bagi masyarakat selama beberapa tahun ini.
Selain itu, juga banyak terjadi kebakaran hutan. Guna meminimalisir persoalan ini, BMKG Kabupaten Sumbawa, telah membuat peta terkait hot spot yang rentan terjadi kebakaran di hutan. Dengan demikian, lebih memudahkan petugas untuk melakukan patroli
Persoalan narkoba juga masih menjadi materi yang dibahas secara intensif. Sebab, tidak dapat dipungkiri, narkoba telah merambah hingga segala lini. Dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Sumbawa, banyak sekali dilakukan pengungkapan narkoba. Hanya dalam waktu tiga bulan, polisi berhasil mengamankan lebih dari 200 gram sabu.
Selain itu, berdasarkan data dari BNN Kabupaten Sumbawa, jumlah orang yang direhabilitasi cukup banyak. Tahun kemarin, tercatat sekitar 60 orang yang direhabilitasi. Hingga Agustus ini, sekitar 50 orang yang direhabilitasi. Bahkan diantaranya ada anak SD.
Persoalan tindak kriminal juga menjadi pembahasan. Dimana di Kabupaten Sumbawa, masih terjadi tindakan kriminal. Kasus yang masih banyak terjadi adalah penganiayaan. Untuk menyiasati hal ini, pihak kepolisian melakukan patroli setiap malam. Guna meminimalisir terjadinya tindak kriminal.
Persoalan Pilkada juga menjadi pembahasan hangat. Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kondusifitas daerah, sudah dilaksanakan deklarasi Pilkada damai. Tidak hanya itu, saat kampanye terbuka nanti bisa jadi ada persoalan baru. Yakni meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19. Dimana belakangan ini, jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa meningkat.
Selain itu, ada indikasi keberadaan orang asing yang bekerja secara ilegal di Sumbawa. Atas hal itu, pihak Imigrasi akan lebih meningkatkan pengawasan Tim Pora. Meski dengan personel terbatas, pengawasan terus dimaksimalkan. Selain itu, pihak Imigrasi juga mengharapkan informasi dari masyarakat. Mengenai keberadaan orang asing yang tidak sesuai dengan perizinannya.
Program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa juga ikut dibahas. Dalam hal ini, pihak BPN terus berupaya melayani masyarakat. Memang ada sejumlah masalah yang diinventarisir. Seperti persoalan tanah di jalur SAMOTA. Dimana banyak persoalan sertifikat pemilikan lahan yang tumpang tindih. Karena itu, BPN akan melaksanakan MoU dengan Kejaksaan terkait beberapa kasus yang terjadi di BPN.
Selain itu, juga muncul persoalan terkait pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Dimana awalnya lahan itu telah diseritifikat atas nama masyarakat. Namun, setelah dilihat dalam peta BPN, bahwa tidak ada penerbitan sertifikat di kawasan itu.
Karena itu, perlu dilakukan antisipasi. Agar proses pembebasan lahannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Karena itu harus segera dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pada akhir pertemuan, Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum mengatakan, pertemuan ini membahas berbagai masalah yang timbul. Guna menjaga kondusifitas daerah. Untuk menjadikan Sumbawa yang hebat dan mertarbat. Pembahasan ini akan terus dilaksanakan secara simultan. Dengan mengundang Pemda dan DPRD Sumbawa. Agar apa yang menjadi "sumbatan" dalam pelaksanaan tugas Pemda Sumbawa akan tersalurkan.
Sehingga, tercipta suatu harmoni dalam pelaksanaan tugas. Baik itu Pemda selaku pihak yang memiliki kewenangan, akan diback-up oleh instansi terkait. Apa yang harus dibicarakan, maka akan disampaikan. Sebab, wacana yang timbul dalam pembahasan itu demi kepentingan Sumbawa yang lebih maju.
"Di sini tidak berbicara mengenai masalah politik atau keberpihakan. Tapi untuk kepentingan Sumbawa kedepan. Semua pihak disini memiliki keinginan untuk membangun Sumbawa. Bagaimana caranya, kami diskusi. Barang kali ada sumbatan sumbuatan secara birokrasi dan komunikasi. Dalam kesempatan berikutnya, jika ada persoalan, mungkin bisa terakomodir oleh Pemda. Sehingga bisa diselesaikan dengan lebih halus dan nyaman," pungkasnya.(KA-01)
