Jakarta, KA.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Virus Korona (Covid-19) yang terjadi sekarang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk 7 program, yakni: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),.penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.,” pungkasnya.(KA.IFK)
