tayang 15/07/2020

Kajari Sebut Soal Korupsi Kejaksaan Kedepankan Pencegahan

Sebarkan:

Sumbawa Besar, KA.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Iwan Setiawan, SH., M.Hum menegaskan, jajaran Kejaksaan akan terus melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi untuk kedepannya sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI.
"Kedepan, kami akan berupaya melakukan upaya pencegahan korupsi dengan tidak mengesampingkan upaya penindakan,” ujar Kajari, kepada awak media, usai upacara peringatan Hari Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin (09/12/2019).
Untuk menyukseskan program pemerintah, sambung Kajari, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah pengamanan dan pengawasan terhadap 17 item proyek di Kabupaten Sumbawa.
“Hal itu dilakukan dengan optimal, obyektif dan rasional. Jika ditemukan indikasi, karena konteksnya adalah pengawalan, maka kami akan melakukan pencegahan,” ujarnya.
Salah satu upaya pencegahan yang sudah dilakukan adalah pencabutan pendampingan terhadap proyek Puskesmas Ropang dan itu menjadi atensi dari pihaknya.
“Perlu diingat, pengawalan dilakukan sejak proses tender. Meskipun sejumlah item, pendampingan dilakukan setelah proses lelang. Kami tetap berupaya agar tidak terjadi indikasi korupsi,” tukasnya.
Proyek Puskesmas Ropang misalnya, sebut Kajari, dimana pemenang tendernya diputuskan melalui penunjukan langsung, sebab karena kondisi tertentu hal itu diperbolehkan. Dalam hal ini pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi.
“Ternyata, dalam perjalanan ada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Karena itu, kami mencabut pendampingan. Kami harus melihat segala sesuatunya dari semua sisi. Kendati pendampingan dicabut, tapi  pelaksanaan proyek tetap kami pantau,” ungkapnya.
Menurut Kajari, saat ini pihaknya lebih bersifat represif, jika tetap ada perpanjangan dalam proyek itu, berarti ada indikasi yang tidak beres.
“Tapi kami tetap berprasangka baik soal itu,” tukasnya.
Terkait penindakan, terang Kajari, tahun ini pihaknya tengah menangani kasus dugaan penyimpangan pembangunan KUA Labangka. Dalam kasus itu, pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka. Dalam kasus ini, diperkirakan ada tersangka baru lagi.
"Apabila terindikasi kuat, penetapan tersangkanya harus melalui proses. Apakah memenuhi unsur atau tidak," imbuh kajari.
Pada kesemoatan itu, Kajari juga mengingatkan para kepala desa, agar berhati-hati menggunakan dana desa. Sebab, tidak sedikit laporan penyimpangan penggunaan dana desa yang masuk kepada pihaknya. Penggunaan dana desa harus akuntabel dan transparan.
“Sebab, di tengah masyarakat ada yang mendukung dan yang tidak. Bisa saja yang tidak mendukung, menganggap hal yang sudah benar dilakukan sesuai aturan, adalah yang tidak benar,” tukasnya.
Kedepan, pihaknya juga akan lebih melakukan pembenahan internal. Sesuai perintah Jaksa Agung. Sebab, dalam sambutannya, Jaksa Agung pernah menyampaikan ada kejahatan yang terstruktur di instansi pemerintah. Karena itu, pihaknya juga harus mawas diri. Apakah sudah cukup bisa menjadi figur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu, dia mengharapkan dukungan semua pihak.
Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini,  Jajaran Kejeri Sumbawa membagikan stiker anti korupsi kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalan Manggis Sumbawa Besar.(KA-01)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini