Sumbawa Besar, SE.
Hamzah Ketua LSM Gerakan Marasyakat Sumbawa Pendukung Reformasi (GEMPUR) kembali mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus penggunaan dana reses anggota DPRD Sumbawa tahun 2018 lalu. Pasalnya, hampir dua pekan pasca pemeriksaan ratusan penerima bantuan dana reses, belum ada tindaklanjut penanganan kasus tersebut.
Hamzah Dihadapan sejumlah wartawan media cetak dan online di halaman Kantor Manggis 7 , Selasa (29/10/2019), mengaku hampir 3 bulan ini sering melihat potret hiruk pikuk anggata DPRD Sumbawa yang dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa terkait klarifikasi penggunaan anggaran dana reses dan pengadaan ATK tahun anggaran 2018 lalu.
Hamzah yang selama ini intens melakukan pengawalan dan lantang menyuarakan penanganan kasus tesebut, mengatakan, belum ada kejelasan dari penyidik kapan kelanjutanpemeriksaan anggota DPRD tersebut.
“Memang beberapa minggu yang lalu saat semua anggota DPRD yang diperiksa secara maraton oleh penyidik terkait temuan audit dana reses BPK RI serta klarifikasi soal mekanisme pengadaan ATK, kantor ini ramai, tapi sekarang beberapa minggu terahir ini ketika penyidik menghentikan pemeriksaan lanjutan kantor Kejaksaan ini rasanya sepi kayak di kuburan gitu,” ujar Hamzah bercanda.
Hamzah mengatakan ia bersama LSM pegiat anti kuropsi dan masyarakat yang peduli penegakan hukum dalam waktu dekat akan menemui Kajari Sumbawa guna meminta informasi terkait kejelasan penanganan kasus dana reses yang melibatkan anggota DPRD Sumbawa. Sebab, public harus harus tahu kepastian jadwal penyidik Kejaksaan untuk menggelar pra ekspose sebelum kasus ini nantinya di ekspose di Kejaksaan Tinggi NTB.
“Saya sedang berkoordinasi dengan teman teman aktivis anti korupsi untuk menghadap ke Kajari untuk betsilaturahim yah sambil meminta informasi mengenai kelanjutan penanganan kasus dareses anggota DPRD itu maupun jadwal pra ekspose agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas kemana dan seperti akhirnya penangan kasus menyita perhatian publik di Tana Samawa ini, “ ungkap Hamzah penuh selidik.
Diakui Hamzah ekspktasi masyarakat begitu besar kepada penyidik kejaksaan untuk bisa lebih enih herhati-hati dan selalu istiqomah dalam menangani kasus dana reses anggota DPRD ini.
Ia selaku masyarakat Sumbawa merasa terpanggil untuk menjadi bagian yang harus mengetahi penanganan kasus ini akan berberahir seperti apa.
“Sebab ada kekhawatiran kami jika kasus ini nantinya akan dilakukan pra eskspose yang menurut kami bahwa tahapan pra ekspose itu tidak ada dalam penegakan hukum, sebab yang sering kita dengar hanyalah ekspose untuk menetapkan apakah kasus tersebut bisa ditindak lanjut ke tahap berikutnya ataukah kasus itu dihentikan karena dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur itu saja,” ungkap Hamzah.
“Kami kewatir ketika penyidik akan melakukan pra ekspose sebelum pihak Kejati melakukan ekspose untuk menentukan serta memutuskan seperti apa bentuk kejelasan akhir kemasan kasus dana reses itu, sebab jika di tafsirkan dari dau sudut pandang kalau pak kajari melakukan pra ekspose maka secara otomatis porsi kasus dana reses akan beralih menjadi domain Kejati dan disini posisi Kejari sepertinya aman dan ketika ada masyarakat yang akan mananyakan seputar penanganan kasus tersebut tentu sepertinya akan ada pihak yang cuci tangan tanpa ada penjelasan yang akan disampaikan secara transpran,“ timpalnya.
Kendati demikian, Hamzah tetap optimis dan memberikan apresiasi kepada Kajari serta tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk bisa menuntaskan penanganan kasus ini secara berintegritas .
“Kendati kelanjutan penanganan kasus dana reses ini terlihat sepi karena terhenti sejenak kami masih optimis bahwa kasus ini masih tetap lanjut ditindak ilajuti oleh penyidik, walau jujur rasa khawatir kami semenjak penyidik terahir memanggil anggota DPRD yang didampingi oleh penerima bantuan reses, entah kenapa rasa keraguan kami muncul, ya tapi mari kita optimis sajalah semoga kelanjutan penanganan kasus ini seperti apa kita harapkan, kita tunggu saja dan mari kita kawal bersama sama,“ saran Hamzah.(KA-01)
